Sri Mulyani Minta Barang Milik Negara Tak 'Dianggurkan'

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Kamis, 02/11/2017 22:40 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Barang Milik Negara yang menganggur hanya akan membebani keuangan negara karena biaya pemeliharaan. Barang milik negara yang menganggur disebut Sri Mulyani hanya membebani keuangan negara karena ada ongkos untuk biaya pemeliharaan. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak menganggurkan Barang Milik Negara (BMN). Pasalnya, BMN menganggur hanya akan membebani keuangan negara karena biaya pemeliharaan.

Selain itu, sambung dia, negara akan kehilangan kesempatan dalam mengerek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena BMN tak dimanfaatkan, terutama untuk kegiatan produktif.

“Kalau BMN ada yang idle (nganggur), maka itu akan jadi cost center karena barang-barang itu tak bisa hasilkan pendapatan. Saya meminta kepada pengelola BMN untuk bisa memanfaatkan BMN idle,” jelas Sri Mulyani, Kamis (2/11).



Lebih lanjut ia juga mengkritik banyaknya K/L yang menguasai BMN hanya demi menambah daftar barang yang dikelola instansi tersebut. Atas dasar itu, Sri Mulyani pun telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mendorong K/L memanfaatkan BMN yang menganggur.

“K/L jangan berpikir egois sendiri-sendiri. Ini mengurangi makna BMN itu sendiri. Apalagi, dengan situasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini, maka saya minta DJKN untuk memperbaiki,” tegas Sri Mulyani.


Melengkapi ucapan Sri Mulyani, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Issa Rachmatawata mengaku, belum menilai jumlah BMN yang menganggur. Namun, dari pendataan sementara, baru terdapat 1.000 unit BMN menganggur dari 400 ribu unit BMN yang diperiksa instansinya.

“Namun, nilai BMN menganggur belum bisa diketahui, menunggu revaluasi BMN terlebih dulu. Sejauh ini baru 1.000 unit, semoga tidak bertambah,” paparnya.

Tahun lalu, nilai BMN yang tercatat adalah Rp2.188 triliun. Angka ini tercatat 40,1 persen dari total aset negara yang mencapai Rp5.456 triliun di periode yang sama.