Kementerian BUMN Minta Jasa Marga Kuasai Tol Trans Jawa
Dinda Audriene | CNN Indonesia
Kamis, 09 Nov 2017 12:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PT Jasa Marga Tbk (JSMR) untuk menjadi pemegang saham mayoritas seluruh ruas tol Trans Jawa. Pasalnya, masih ada beberapa ruas tol Trans Jawa yang mayoritas kepemilikannya dipegang oleh PT Waskita Karya Tbk (WSKT).
Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Ahmad Bambang mengatakan, pertimbangan ini juga yang membuat lelang 10 ruas jalan tol Waskita Karya dibatalkan.
Artinya, pembatalan lelang tersebut tak hanya sebatas karena tidak tercapainya kesepakatan harga antara investor dengan perusahaan.
"Jadi Trans Jawa kan ada yang Jasa Marga minoritas, Ini yang coba dibeli dulu sama Jasa Marga, supaya dia mayoritas dan dia jadi operator seluruh Trans Jawa, nyambung. Di luar itu swasta," papar Bambang, Kamis (9/11).
Namun, karena Jasa Marga baru saja melakukan sekuritisasi aset sebesar Rp2 triliun pada Agustus kemarin, Bambang menyebut perusahaan belum boleh melakukan transaksi atau aksi korporasi terlebih dahulu.
"Nah itu kami bisa menggunakan cara lain," imbuh dia.
Misalnya, Kementerian BUMN mendorong agar pembelian sebagian saham ruas tol Trans Jawa bisa dilakukan dulu oleh PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP). Nantinya, PTPP bisa mengalihkan kepemilikannya kepada Jasa Marga setelah perusahaan siap.
"Pemikirannya kita ingin nasional saja, Jasa Marga pegang dari ujung ke ujung, dia tidak 100 persen tapi mayoritas supaya jadi operator. Boleh 54 persen atau 55 persen, nanti liat kemampuannya," jelas Bambang.
Dengan kata lain, Jasa Marga tak diharuskan mengambil 100 persen saham di tiap ruas tol Trans Jawa atau yang terpenting di atas 50 persen. Sisanya, kepemilikan saham bisa dimiliki perusahaan swasta.
"Kenapa kami mau yang jadi operator itu BUMN? Itu supaya bisa menyediakan atau bantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk jualan di rest area," ungkap Bambang.
Sementara itu, Bambang menyebut, pihaknya belum memikirkan BUMN lain selain PTPP untuk menalangi pembelian tol di Trans Jawa.
"Masih bahas terus, siang ini juga rapat," ucap Bambang.
Sebelumnya, Direktur Utama Waskita Karya M. Choliq mengaku batalnya proses lelang ruas tol disebabkan karena perusahaan tidak cocok dengan harga yang ditawarkan investor.
Namun, untuk selanjutnya perusahaan melakukan divestasi 10 ruas tolnya dengan cara one on one dengan investornya. Bila kesepakatan tak juga tercapai hingga Juni tahun depan, maka Waskita Karya akan membawa anak usahanya, Waskita Trans Java atau Waskita Toll Road untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Secara terpisah, Head of Corporate Finance Jasa Marga, Eka Setya Adrianto menyatakan, pihaknya masih akan melihat kemampuan kas internal perusahaan untuk merealisasikannya.
"Secara prinsip ruas Trans Jawa dipegang satu kesatuan itu bagus sekali, kami terbuka ide apapun. Nanti kami lihat lagi," ujar Eka. (gir)
Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Ahmad Bambang mengatakan, pertimbangan ini juga yang membuat lelang 10 ruas jalan tol Waskita Karya dibatalkan.
Artinya, pembatalan lelang tersebut tak hanya sebatas karena tidak tercapainya kesepakatan harga antara investor dengan perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi Trans Jawa kan ada yang Jasa Marga minoritas, Ini yang coba dibeli dulu sama Jasa Marga, supaya dia mayoritas dan dia jadi operator seluruh Trans Jawa, nyambung. Di luar itu swasta," papar Bambang, Kamis (9/11).
Namun, karena Jasa Marga baru saja melakukan sekuritisasi aset sebesar Rp2 triliun pada Agustus kemarin, Bambang menyebut perusahaan belum boleh melakukan transaksi atau aksi korporasi terlebih dahulu.
Misalnya, Kementerian BUMN mendorong agar pembelian sebagian saham ruas tol Trans Jawa bisa dilakukan dulu oleh PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP). Nantinya, PTPP bisa mengalihkan kepemilikannya kepada Jasa Marga setelah perusahaan siap.
"Pemikirannya kita ingin nasional saja, Jasa Marga pegang dari ujung ke ujung, dia tidak 100 persen tapi mayoritas supaya jadi operator. Boleh 54 persen atau 55 persen, nanti liat kemampuannya," jelas Bambang.
Dengan kata lain, Jasa Marga tak diharuskan mengambil 100 persen saham di tiap ruas tol Trans Jawa atau yang terpenting di atas 50 persen. Sisanya, kepemilikan saham bisa dimiliki perusahaan swasta.
"Kenapa kami mau yang jadi operator itu BUMN? Itu supaya bisa menyediakan atau bantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk jualan di rest area," ungkap Bambang.
Sementara itu, Bambang menyebut, pihaknya belum memikirkan BUMN lain selain PTPP untuk menalangi pembelian tol di Trans Jawa.
"Masih bahas terus, siang ini juga rapat," ucap Bambang.
Sebelumnya, Direktur Utama Waskita Karya M. Choliq mengaku batalnya proses lelang ruas tol disebabkan karena perusahaan tidak cocok dengan harga yang ditawarkan investor.
Namun, untuk selanjutnya perusahaan melakukan divestasi 10 ruas tolnya dengan cara one on one dengan investornya. Bila kesepakatan tak juga tercapai hingga Juni tahun depan, maka Waskita Karya akan membawa anak usahanya, Waskita Trans Java atau Waskita Toll Road untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Secara terpisah, Head of Corporate Finance Jasa Marga, Eka Setya Adrianto menyatakan, pihaknya masih akan melihat kemampuan kas internal perusahaan untuk merealisasikannya.
"Secara prinsip ruas Trans Jawa dipegang satu kesatuan itu bagus sekali, kami terbuka ide apapun. Nanti kami lihat lagi," ujar Eka. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK