Upah Minimum Bekasi Rp3,9 Juta Masih Tak Sesuai Usulan Buruh

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Bekasi mencapai Rp3,9 juta, salah satu yang tertinggi di provinsi tersebut. Upah minimum tersebut naik 8,71 persen dibandingkan tahun lalu yang ada di kisaran Rp3,6 juta

Kendati termasuk paling tinggi, penetapan upah tersebut dibawah usulan Buruh yang meminta kenaikan di atas 8,71 persen.

"Angka yang diusulkan itu berdasarkan pembahasan dewan pengupahan kabupaten dan kota masing-masing, dan ada rekomendasi bupati atau wali kota setempat. Pengusulan dari bupati dan walikota ini angkanya (kenaikan dari UMK tahun sebelumnya) sebesar 8,71 persen," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arif dikutip dari Antara, Rabu (22/7).

Lihat juga: Upah Minimum Buruh Bekasi dan Karawang Ditetapkan Rp3,9 Juta

Ferry menjelaskan, semua bupati dan wali kota di provinsi Jawa Barat mengusulkan kenaikan 8,71 persen. Namun, menurut dia, asosiasi pekerja dari 11 kabupaten/kota, termasuk kota Bekasi sebenarnya mengusulkan UMK di atas 8,71 persen.

Selain Bekasi, permintaan serupa juga diajukan asosiasi Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Subang. Adapun UMK di Depok sebesar Rp3,58 juta, Kabupaten Bogor Rp3,56 juta, Kabupaten Bekasi Rp3,91 juta, dan Kabupaten Subang Rp2,52 juta.

Lihat juga: Buruh Minta Mendagri Tak Campuri Urusan Pengupahan

Kendati demikian, Ferry memastikan penetapan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang mencakup formulasi perhitungan UMK tahun berjalan. Penetapan upah pun melalui pembahasan bersama antara perwakilan serikat pekerja, Apindo, dan pakar.

"Kalau buruh menyatakan penentuan UMK kali ini tanpa survei, itu salah. Ada survei lima tahun sekali terhadap kebutuhan pokok, kalau dulu kan pakai angka kehidupan hidup layak atau KHL," terang dia. (agi)