Pemerintah Atur Siasat Antisipasi Defisit BPJS Kesehatan 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengaku tengah menyiapkan siasat guna mengantisipasi defisit anggaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di tahun depan. Tahun ini, pemerintah memproyeksi defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp4 triliun, di bawah hitungan lembaga tersebut yang mencapai Rp9 triliun.

Menurut Direktur Jendral Anggaran Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Askolani terdapat beberapa skema yang nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan tahun 2018. Salah satunya, BPJS Kesehatan diminta mengoptimalkan pemasukan iuran dari peserta BPJS Kesehatan non-PBI (Penerima Bantuan Iuran).

"Non-PBI kontribusinya harus bisa naik dan itu menjadi Key Performance Indicator (KPI) dari BPJS," jelas Askolani di Gedung Kementrian Keuangan, Jakarta , Rabu (22/11).

Ia menambahkan, Cukai dan kontribusi (sharing) dari Pemerintah Daerah (Pemda) juga rencananya akan diandalkan untuk menutupi Defisit BPJS Kesehatan tahun depan.

Lihat juga: BPJS Kesehatan 'Sunat' Pengeluaran Masyarakat Menengah Atas

Adapun pada tahun ini, menurut Askolani, BPJS Kesehatan berdasarkan perhitungan pemerintah mengalami defisit sebesar Rp4 triliun. Hitungan tersebut sebenarnya berada dibawah hitungan BPJS Kesehatan yang memperkirakan defisit mencapai Rp9 triliun.

"Itu (defisit) cukup ditutupin dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini jadi tidak ada masalah," terang Askolani.

Lihat juga: BPJS Kesehatan Klaim Eks Jamsostek Siap Tambal Defisit

Sebelumnya, Askolani mengatakan proyeksi defisit tersebut telah dimasukkan ke dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sekalipun pemerintah tak memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BPJS Kesehatan tahun ini.

Proyeksi itu diterapkan dalam APBNP 2017 agar pemerintah bersiap menutup celah jika defisit anggaran benar terjadi. Harapannya, defisit tersebut tak menjadi beban baru bagi APBNP 2017. (agi)