BPJS Kesehatan Sebut Defisit Anggaran Mulai Menipis
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Kamis, 23 Nov 2017 10:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebut, kondisi defisit anggaran perusahaan saat ini bergerak turun dari proyeksi awal yang diperkirakan menembus Rp9 triliun pada beberapa bulan lalu.
Sayangnya, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso enggan menyebut angka pasti dari kondisi defisit perusahaan peralihan PT Asuransi Kesehatan (Askes) itu.
"Jadi kalau untuk tahun ini diperkirakan bisa di bawah Rp9 triliun, angkanya bergerak terus dengan kecenderungan di bawah itu," ujar Kemal di kawasan Sudirman, Rabu (22/11).
Menurut Kemal, defisit cenderung bergerak turun lantaran perusahaan melakukan mitigasi, misalnya peningkatan kolektabilitas pembayaran iuran peserta. Namun, ia belum ingin merinci lebih jauh hasil dari mitigasi itu.
Sebab, perusahaan ingin menunggu hasil audit keuangan pada akhir tahun saja untuk mengetahui keseluruhan kinerja perusahaan dalam satu tahun ini.
Namun begitu, jumlah peserta yang menunggak iuran kepesertaan BPJS Kesehatan masih di kisaran 10 juta orang. Angka ini belum berubah dalam beberapa bulan terakhir.
Untuk tahun ini, guna mengatasi defisit tahunan, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp3,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 untuk BPJS Kesehatan.
Di sisi lain, perusahaan terus berupaya mengkaji mitigasi lain untuk menekan defisit ke depan. Salah satunya adalah suntikan dari Dana Bagi Hasil Industri Hasil Cukai (DBH CHT) yang saat ini masih terus digodok bersama Kementerian Keuangan.
Informasi terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengalokasikan sekitar 50 persen hasil DBH CHT untuk sektor prioritas, salah satunya untuk kesehatan.
Namun, dari porsi 50 persen itu, hanya sekitar 75 persen diantaranya yang disuntik ke BPJS Kesehatan, dengan proyeksi mencapai Rp5 triliun.
Opsi lain adalah dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk ikut menanggung beban jaminan kesehatan bagi peserta yang menderita sakit karena beban pekerjaan.
Sayangnya, rencana ini belum memunculkan progres yang signifikan. Sebab, masih dibahas antar seluruh pemangku kepentingan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.
"Masih dihitung karena tidak mudah ditentukan berapa banyak. BPJS Kesehatan tentu punya data mengenai jumlah penyakit dan apa saja penyakit masyarakat. Termasuk yang dari beban kerja, itu masih kami hitung," terangnya. (gir)
Sayangnya, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso enggan menyebut angka pasti dari kondisi defisit perusahaan peralihan PT Asuransi Kesehatan (Askes) itu.
"Jadi kalau untuk tahun ini diperkirakan bisa di bawah Rp9 triliun, angkanya bergerak terus dengan kecenderungan di bawah itu," ujar Kemal di kawasan Sudirman, Rabu (22/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Kemal, defisit cenderung bergerak turun lantaran perusahaan melakukan mitigasi, misalnya peningkatan kolektabilitas pembayaran iuran peserta. Namun, ia belum ingin merinci lebih jauh hasil dari mitigasi itu.
Sebab, perusahaan ingin menunggu hasil audit keuangan pada akhir tahun saja untuk mengetahui keseluruhan kinerja perusahaan dalam satu tahun ini.
Untuk tahun ini, guna mengatasi defisit tahunan, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp3,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 untuk BPJS Kesehatan.
Di sisi lain, perusahaan terus berupaya mengkaji mitigasi lain untuk menekan defisit ke depan. Salah satunya adalah suntikan dari Dana Bagi Hasil Industri Hasil Cukai (DBH CHT) yang saat ini masih terus digodok bersama Kementerian Keuangan.
Informasi terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengalokasikan sekitar 50 persen hasil DBH CHT untuk sektor prioritas, salah satunya untuk kesehatan.
Namun, dari porsi 50 persen itu, hanya sekitar 75 persen diantaranya yang disuntik ke BPJS Kesehatan, dengan proyeksi mencapai Rp5 triliun.
Opsi lain adalah dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk ikut menanggung beban jaminan kesehatan bagi peserta yang menderita sakit karena beban pekerjaan.
Sayangnya, rencana ini belum memunculkan progres yang signifikan. Sebab, masih dibahas antar seluruh pemangku kepentingan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.
"Masih dihitung karena tidak mudah ditentukan berapa banyak. BPJS Kesehatan tentu punya data mengenai jumlah penyakit dan apa saja penyakit masyarakat. Termasuk yang dari beban kerja, itu masih kami hitung," terangnya. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK