Pemerintah Godok Proyek Pertama dengan Skema KPBU
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Kamis, 30 Nov 2017 07:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggodok kajian untuk membangun bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan dengan perusahaan asal Jepang. Proyek ini merupakan bendungan pertama yang dibangun menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bendungan tersebut pada awalnya adalah satu dari 49 waduk yang akan dibangun hingga tahun 2019 dan dikerjakan murni menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, pemerintah memutuskan untuk melepas tiga proyek bendungan untuk dianalisis melalui teknik konstruksi yang lebih efisien (value engineering) dengan menggandeng pihak swasta.
“Bendungan yang dengan Jepang ini merupakan satu dari tiga bendungan yang tengah dilakukan value engineering oleh mereka. Setelah dikaji, ternyata tidak ada masalah, tidak ada problem,” ujar Basuki di Kementerian Keuangan, Rabu (29/11).
Dari hitungan awal, nilai investasi bendungan itu tercatat Rp3,8 triliun. Menurut Basuki, Jepang sangat tertarik untuk menggarap proyek ini karena akan diintegrasikan dengan Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 14 megawatt (MW).
“Karena mereka mungkin mengambil revenue dari PLTA dan air baku, jadi mereka tertarik,” jelasnya.
Meski demikian, ia belum tahu mekanisme pembiayaan bagi proyek ini karena masih dalam proses studi kelayakan (feasibility study).
“Belum ada, karena ini baru value engineering,” pungkasnya.
Pemerintah berencana untuk membangun 65 waduk hingga tahun 2019 mendatang. Angka itu terdiri dari 49 bendungan baru ditambah 16 bendungan yang pembangunannya tengah berjalan dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp 70,13 triliun.
Pembangunan bendungan ini ditujukan untuk memaksimalkan sumber daya air, mengingat pemanfaatan sumber daya air baru mencapai 691,3 miliar meter kubik per tahun dari potensi 3,9 triliun meter kubik per tahun. (gir)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bendungan tersebut pada awalnya adalah satu dari 49 waduk yang akan dibangun hingga tahun 2019 dan dikerjakan murni menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, pemerintah memutuskan untuk melepas tiga proyek bendungan untuk dianalisis melalui teknik konstruksi yang lebih efisien (value engineering) dengan menggandeng pihak swasta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Bendungan yang dengan Jepang ini merupakan satu dari tiga bendungan yang tengah dilakukan value engineering oleh mereka. Setelah dikaji, ternyata tidak ada masalah, tidak ada problem,” ujar Basuki di Kementerian Keuangan, Rabu (29/11).
Dari hitungan awal, nilai investasi bendungan itu tercatat Rp3,8 triliun. Menurut Basuki, Jepang sangat tertarik untuk menggarap proyek ini karena akan diintegrasikan dengan Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 14 megawatt (MW).
Meski demikian, ia belum tahu mekanisme pembiayaan bagi proyek ini karena masih dalam proses studi kelayakan (feasibility study).
“Belum ada, karena ini baru value engineering,” pungkasnya.
Pemerintah berencana untuk membangun 65 waduk hingga tahun 2019 mendatang. Angka itu terdiri dari 49 bendungan baru ditambah 16 bendungan yang pembangunannya tengah berjalan dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp 70,13 triliun.
Pembangunan bendungan ini ditujukan untuk memaksimalkan sumber daya air, mengingat pemanfaatan sumber daya air baru mencapai 691,3 miliar meter kubik per tahun dari potensi 3,9 triliun meter kubik per tahun. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK