Gerbang Pembayaran Nasional Bisa Banjiri Penerimaan Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai sistem gerbang pembayaran nasional yang baru diluncurkan Bank Indonesia pada hari ini, Senin (4/12), berpotensi meningkatkan sumber penerimaan pajak.

Ia bilang, seluruh data transaksi masyarakat di perbankan bisa terekam secara rinci oleh BI melalui sistem ini, dan dapat digunakan pemerintah untuk mengawasi kepatuhan pembayaran pajak masyarakat.

"Jadi saya akan tahu ke mana transaksi masyarakat. Ujungnya, itu akan menjadi basis data yang penting untuk kewajiban perpajakan yang adil," ujar Ani, sapaan akrabnya, saat peluncuran sistem gerbang pembayaran nasional di Gedung BI, Jakarta.

Lihat juga: Muluskan Interkoneksi, BI Rilis Gerbang Pembayaran Nasional

Hal ini, sambungnya, akan meringankan kerja Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) karena bisa melihat data subjek dan objek pajak yang harus dibayar masyarakat dengan mudah. Ke depan, diharapkan tak ada lagi celah bagi wajib pajak yang tak patuh untuk menyembunyikan transaksi dan harta yang dimiliknya.

"Jadi ini lebih baik dari sisi tata kelola dan memberi kapastian dari hak dan kewajiban wajib pajak, serta mengurangi potensi fiskus membuat data (perpajakan) sendiri," terangnya.

Kendati begitu, ia tak ingin masyarakat khawatir akan penghimpunan data ini oleh BI dan pemerintah. Pasalnya, ia menegaskan bahwa DJP akan tetap berlaku adil.

"Kalau memang tidak kena pajak ya tidak kena pajak, jadi kami bentuk Indonesia yang semakin adil dan makmur," tegasnya.

Selain itu, ia melihat, ada nilai tambah lain bagi kementeriannya dari gerbang pembayaran nasional ini, yaitu mempermudah dan menghemat biaya transfer Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Lihat juga: Darmin Yakin Inflasi Finis di Level 3,1 Persen Akhir Tahun

Ia mencatat, ada sekitar Rp2.220 triliun belanja negara yang harus ditransfer Kemenkeu sebagai pengelola uang negara kepada Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda), hingga 30 satuan kerja di seluruh Indonesia pada tahun depan.

"Supaya uang (APBN) lebih banyak untuk rakyat bukan untuk perbankan. Dengan makin efisien ini, maka tidak ada alasan kalau nantinya masih dibutuhkan fee (biaya) transaksi (transfer)," jelasnya.

Untuk itu, ke depannya Ani berharap bahwa seluruh infrastruktur dan teknologi pendukung untuk mematangkan gerbang pembayaran nasional ini bisa ditingkatkan oleh BI dan pemerintah, sehingga layanan kepada masyarakat bisa terus membaik.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bilang, ke depan pemerintah memang akan terus meningkatkan penjaminan infrastruktur bagi sistem ini, khususnya di bidang koneksi dan teknologi.

"Dari sisi infrastruktur, pemerintah tentu terus membangun, misalnya Palapa Ring itu insyaallah akan selesai pada 2019. Jadi nantinya tidak akan lagi ada kabupaten atau kota yang tidak punya konektivitas dengan kecepatan tinggi, termasuk untuk layanan perbankan," kata Chief RA, sapaan akrabnya pada kesempatan yang sama.

Adapun dengan gerbang pembayaran nasional ini, seluruh bank akan bisa melakukan transfer dengan mudah dan cepat. Selain itu, biaya transfer yang saat ini sekitar 2-3 persen per transaksi akan dipangkas menjadi satu persen.

Gubernur BI Agus Martowardojo berharap, sistem ini akan membuat layanan perbankan kepada masyarakat kian cepat, mudah, dan murah. Selain itu, ini bisa menghemat investasi perbankan untuk menghadirkan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan sistem perekam data elektronik (Electronic Data Capture/EDC) bagi nasabah perbankan.

Lihat juga: Bos Pajak Baru dari 'Kacamata' Para Kolega

(lav/bir)