Analisis

Tahun Politik Tak Lagi Jadi 'Momok' Pengusaha Berinvestasi

Galih Gumelar , CNN Indonesia | Rabu, 13/12/2017 13:08 WIB
Tahun Politik Tak Lagi Jadi 'Momok' Pengusaha Berinvestasi Indonesia dinilai sudah memasuki masa di mana politik dan ekonomi sudah bergerak sesuai mekanismenya masing-masing. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tak terasa tahun 2018 akan tiba tak kurang dari tiga pekan lagi. Semua pihak bersiap menyongsong tahun baru dengan segudang harapan. Tak terkecuali pemerintah yang kian optimistis dari segi iklim berusaha.

Setelah diganjar kenaikan peringkat indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) dan predikat layak investasi dari Moody’s, Fitch Rating, dan Standard and Poor, pemerintah berharap tahun depan prospek bisnis Indonesia bisa cemerlang. Terlebih, pertumbuhan ekonomi yang dipatok cukup optimistis, yakni 5,4 persen.

Hanya saja, Indonesia bakal memasuki dua tahun politik secara berturut-turut. Pada 2018, akan ada 171 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding Pilkada serentak dua tahun sebelumnya. Dengan demikian, angka partisipasinya juga lebih banyak, yakni tiga per empat dari jumlah usia pemillih di Indonesia.

Selepas itu, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan tiba di tahun berikutnya. Oleh karenanya, tak heran jika kondisi ini juga ikut mempengaruhi iklim berusaha tahun depan. Segala prestasi di bidang perbaikan investasi yang diraih tahun ini bisa saja tak berlanjut tahun depan.

Presiden Joko Widodo pun menyadari hal tersebut. Menurut dia, pelaku usaha selalu cenderung menahan ekspansi di tahun-tahun politik dan menunggu saat yang kondusif lagi untuk berusaha (wait and see). Kendati demikian, ia yakin tahun depan sikap itu tidak akan terulang lagi

Indonesia, menurut dia, saat ini sudah memasuki masa di mana politik dan ekonomi sudah bergerak sesuai mekanismenya masing-masing. Ia lalu mencontohkan, beberapa kali Pilkada serentak yang sudah dialami Indonesia yang tak memberikan goncangan signifikan pada kondisi ekonomi.

Jokowi pun menyarankan pelaku usaha untuk tidak kembali bersikap wait and see dan berbalik optimistis terhadap kondisi perekonomian tahun depan.

“Kalau mau wait and see sampai kapan? Tahun 2014 kita ada Pemilihan Presiden, wait and see. 2015 ada 150-an Pilkada ya wait and see lagi. 2016 ada 106 Pilkada wait and see lagi, 2018 ada 171 pilkada wait and see lagi, 2019 ada Pilpres, apa mau wait and see lagi? Saya kira yang politik berjalanlah politik, yang ekonomi berjalanlah ekonomi,” ujar Jokowi.

Namun, apa pun alasan pemerintah, pelaku usaha tetap yakin bahwa gejolak politik bisa menular ke perkembangan bisnis di Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengambil contoh Pilkada DKI Jakarta kemarin yang dinilainya cukup gaduh, sehingga bikin pelaku usaha ketar-ketir untuk ekspansi.

Adapun kata dia, pengusaha bisa saja tidak wait and see lagi tahun depan asal pemerintah bisa mengelola gejolak politik itu dengan kebijakan yang tepat.

"Kami melihat dinamika politik sangat berpengaruh jika tidak dikelola dengan baik. Artinya, harus fokus mengelola ekonomi secara profesional mengingat dinamika politik yang ada," kata Hariyadi.

Di sisi lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani justru menilai bahwa tahun politik harusnya tidak berdampak signifikan bagi keinginan investasi pelaku usaha. Ia mengatakan, minat berusaha di tahun depan justru dilandasi oleh proyeksi ekonomi global yang membaik, sehingga permintaan barang dan jasa di Indonesia diharapkan ikut meningkat.

Sementara di sisi dalam negeri, ia yakin tahun depan akan ada penguatan daya beli seiring program Jokowi yang ingin memanfaatkan dana desa untuk kegiatan padat karya (cash for work). "Melihat hal itu, pengusaha akan ekspansi lagi tahun depan," tuturnya.

Adapun menurutnya, persepsi mengenai wait and see ini sebetulnya sudah tidak pantas lagi menjadi momok di tahun depan. Sebab, ia sepakat dengan Jokowi, bahwa perekonomian tetap akan jalan dengan mekanismenya sendiri.

"Pilkada ini bukan sesuatu yang baru, aman-aman saja. Pengusaha, saya tanya ke teman-teman, business as usual saja lah," terang dia.

Di samping itu, bagi beberapa sektor, sikap wait and see justru malah menghambat pengusaha untuk mendulang laba di tahun politik. Jika tak segera memanfaatkan peluang, maka rezeki pengusaha ibarat akan dipatuk ayam.

Industri makanan dan minuman, contohnya, diprediksi akan cemerlang di tengah semaraknya Pilkada serentak. Sebab, makanan dan minuman akan jadi komoditas yang laris untuk menarik minat pemilih di masa kampanye.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan, pertumbuhan penjualan makanan dan minuman di masa Pilkada biasanya lebih tinggi 10 persen hingga 15 persen dibandingkan hari biasa. Maka dari itu, ia berharap momentum tahun depan bisa memperbaiki kembali pertumbuhan industri makanan dan minuman.

Adapun di kuartal III kemarin, industri makanan dan minuman menyentuh angka 9,46 persen. Meski lebih tinggi dari pertumbuhan industri non-migas sebesar 5,49 persen, namun angka ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya 9,8 persen.

"Saya sih optimistis karena saat Pilkada akan ada pergerakan manusia. Selain itu aktivitas hotel dan restoran juga bisa menjadi sarana penambahan penjualan tahun depan," papar dia. (agi/agi)