Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Faisal Basri menilai DKI Jakarta menanggung beban berat sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ke luar Jawa menjadi pilihan yang bisa diambil pemerintah.
"Jakarta tidak akan pernah menyelesaikan masalahnya kalau dia rakus. Dia pusat pemerintahan, pusat keuangan, pusat budaya, pusat olah raga, pusat kesenian," ujar Faisal di Jakarta, Rabu (13/12).
Pembagian fungsi pusat pemerintahan dengan pusat sebenarnya bukan barang baru di dunia. Amerika Serikat (AS) memiliki Washington sebagai ibu kota dan New York sebagai pusat bisnis. Jerman memiliki Berlin dan Frankfurt. Swiss punya Geneva dan Zurich.
Menurut Faisal, jika Jakarta tak lagi menjadi ibu kota, Jakarta tetap bisa menjadi kota pintar modern. Oleh karena itu, pemerintah kota Jakarta juga perlu menggandeng pemerintah daerah (pemda) di sekitar Jakarta. Pasalnya, jika daerah di sekitar Jakarta maju, penduduk di daerah sekitar tak lagi tertarik untuk mencari nafkah di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya selalu mengatakan kepada siapapun gubernur Jakarta, yuk sebelum ibukota pindah, Jakarta bersama-sama dengan daerah sekitar mendorong agar daerah sekitarnya maju lebih cepat dari Jakarta. Kalau daerah sekitar lebih maju dibandingkan Jakarta, orang tidak akan pindah (ke Jakarta)," ujarnya.
Di sisi lain, ibu kota baru akan berkembang karena ada pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan.
Mantan Presiden Soekarno pernah mengusulkan Palangka Raya di Kalimantan Tengah. Alasannya, Palangka Raya relatif aman dari bencana karena tidak berada di area patahan. Selain itu, lahannya juga bukan lahan subur sehingga tidak mengganggu usaha pertanian. Perkembangan Palangka Raya juga belum sekompleks kota-kota besar seperti Bandung,sehingga kesempatan untuk mengembangkannya masih terbuka lebar dan tidak akan banyak mengganggu aktivitas masyarakatnya.
Faisal mengingatkan proses pemindahan ibu kota merupakan proses jangka panjang, tidak bisa dilakukan dalam tempo singkat. Namun, hal itu tidak akan teralisasi jika pemerintah tidak memulainya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro menyatakan kajian awal pemindahan ibu kota negara bakal rampung akhir tahun ini. Adapun keputusan pemindahan ibu kota tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.
(agi)