Satgas OJK Ungkap 21 Investasi Bodong yang Perlu Diwaspadai

Agustiyanti, CNN Indonesia | Kamis, 14/12/2017 18:40 WIB

Satgas Waspada Investasi OJK menyebut, selain tak berizin, 21 investasi bodong tersebut menjanjikan imbal hasil atau keuntungan yang tidak masuk akal. (REUTERS/Garry Lotulung)

Jakarta, CNN Indonesia --

Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat berhati-hati pada penawaran produk dan kegiatan usaha 21 entitas yang telah diidentifikasi pada Desember ini.

Adapun 21 investasi bodong tersebut, yakni PT Ayudee Global Nusantara, PT Indiscub Ziona Ripav, PT Monspace Mega Indonesia, PT Raja Walet Indonesia (Rajawali), CV Usaha Mikro Indonesia, IFC Martkets Corp, Tifia Markets Limited, Alpari. Kemudian Forex Time Limited, FX Primus ID, FBS-Indonesia, XM Global Limited, Ayrex, Helvetia Equity Aggregator, PT Bitconnect Coin Indonesia (Bitconnect), Ucoin Cash.

Lalu ada ATM Smart Card, The Peterson Group, PT Grand Nest Production (PT GNP Corporindo), PT Rofiq Hanifah Sukses (RHS Group), dan PT Maju Aset Indonesia.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menjelaskan, ke-21 entitas tersebut tidak memiliki izin usaha penawaran produk atau investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Pasalnya, imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

Lihat juga:

OJK Sebut Rp105,8 Triliun 'Hangus' Gara-Gara Investasi Bodong

Satgas juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penawaran mata uang virtual (virtual currency) seperti bitcoin yang saat ini sedang marak. Mata uang virtual dinilai bukan merupakan instrumen investasi keuangan yang memiliki regulasi.

"Perdagangan virtual currency lebih bersifat spekulatif karena memiliki risiko yang sangat tinggi. Beberapa entitas yang menawarkan virtual currency bukan bertindak sebagai marketplace tetapmemberikan janji imbal hasil apabila membeli virtual currency," ujar Tongam dalam keterangan resmi, Kamis (14/12).

Lihat juga:

Bitcoin Klaim Terdaftar Resmi dan Bayar Pajak di RI

Hal tersebut, menurut Tongam, juga seiring dengan pernyataan Bank Indonesia yang melarang pengguaan uang virtual sebagai alat pembayaran.

Satgas juga meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Masyarakat diminta tak mudah tergiur dengan iming-iming keuangan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

Satgas juga mengaku, secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal.