LIPI: Infrastruktur Bisa Jadi 'Pemantik' Ekonomi 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang akan selesai pada 2018 bisa mendorong pemerataan akses dan meningkatkan kegiatan ekonomi Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur yang sebagian besar akan rampung tentu menjadi angin segar bagi geliat perekonomian di tahun depan," kata Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho seperti dikutip Antara, Kamis (14/12).

Agus memperkirakan, kondisi ekonomi tahun depan akan membaik karena didukung situasi ekonomi makro 2017 yang terkendali, meski terdapat tekanan berupa defisit anggaran serta proyeksi pertumbunan ekonomi di bawah ekspektasi.

Lihat juga: Infrastruktur Bakal Dongkrak Bisnis Multifinance Tahun Depan

"Kondisi ekonomi secara makro masih mantap terkendali, walaupun kondisi ekonomi dalam tekanan defisit fiskal dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah harapan," kata Agus.


Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo menambahkan, kondisi eksternal juga memberikan optimisme atas posisi tawar Indonesia yang semakin baik di 2018, seperti posisi daya saing, kemudahan berbisnis, peringkat negara tujuan investasi, dan peringkat utang.

Kendati demikian, kondisi kebijakan ekonomi negara maju yang mulai meningkatkan suku bunga, serta 'kegaduhan' dalam hubungan internasional belakangan ini juga patut diperhitungkan.

Selain itu, transaksi daring (online) yang masif pada 2018 juga dalam kondisi yang semakin dinamis, sehingga menuntut adanya langkah-langkah lanjutan dari para pelaku bisnis untuk bersaing meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan kepada konsumen.

"Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi terkait lainnya perlu bersatu padu untuk memastikan terbangunnya tata kelola yang handal seiring dengan 'booming' bisnis di transaksi 'online'," ujar Maxensius.

Dia melihat perubahan postur keuangan negara juga memberikan ruang lebih besar pada peran pemerintah desa. Untuk itu, peran pemerintah desa perlu dikelola dengan lebih baik guna memastikan kebijakan makro-mikro berjalan lebih sinergis.

Lihat juga: Survei LIPI: Kualitas Pendidikan Masalah Utama Papua

Demikian juga, tambah dia, hambatan berupa ego sektoral kementerian diharapkan dapat lebih cair lagi di 2018 untuk meminimalkan timbulnya berbagai kebijakan yang saling kontra produktif.

Secara keseluruhan, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menekankan adanya empat pilar yang utama, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan inklusif, dan tata kelola yang menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur. (lav/lav)