Pertamina Sewa Kilang LNG Arun ke Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menyewakan kilang gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) di Arun, Aceh kepada PT Perta Arun Gas (PAG) yang merupakan cucu usaha dari PT Pertamina (Persero). Adapun, kilang ini rencananya akan digunakan untuk aktivitas terminal dan regasifikasi LNG

Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, masa konsesi PAG atas kilang Arun tercatat 15 tahun dengan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp50 miliar per tahun. Namun, potensi ini masih bisa berubah sesuai dengan penilaian aset terbaru.

"Karena ini sewa jangka panjang, jadi berapa besaran PNBP-nya nanti sesuai assesment kembali," terang Rahayu, Senin (18/12).

Lihat juga: Pemerintah Tunjuk PGN Lego LNG Kilang Badak Blok Sanga-sanga

Ia melanjutkan, kerja sama ini dilakukan mengingat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu telah mempercayakan pengelolaan kilang LNG Arun kepada LMAN melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomot 54 Tahun 2017. Apalagi, saat ini LNG Arun sudah berstatus Barang Milik Negara (BMN) setelah aset ini diserahkan Pertamina ke negara pasca operasional PT Arun NGL berhenti di tahun 2014.

Adapun, aset yang disewakan, terdiri dari tangki LNG, jaringan pipa, generator listrik, hingga gedung kantor. Selain kilang di Arun, saat ini LMAN juga mengelola kilang LNG Bontang yang dijalankan oleh PT Badak NGL.

"Untuk proyek lain di sektor migas, kami juga mengelola aset-aset hulu migas, tentunya yang sudah tercatat sebagai BMN," katanya.

Lihat juga: Chevron Start Telaah Proyek IDD Gendalo-Gehem

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Issa Rachmatawata mengatakan, pengelolaan aset ini merupakan bagian dari strategi LMAN untuk membiayai penyediaan tanah bagi proyek-proyek infrastruktur prioritas. Adapun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah menganggarkan Rp35,4 triliun untuk pembebasan lahan, meningkat dibanding anggaran tahun ini yang hanya Rp32 triliun.

"Fokus LMAN kini harus cepat dari yang tadinya mengurusi land bank dan kini harus ke land funding. Semoga nanti LMAN ke depan bisa jadi lebih baik," paparnya.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan PNBP dari kegiatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp38,5 triliun di dalam APBNP 2017. Angka ini kemudian akan meningkat menjadi Rp43,3 triliun di anggaran tahun depan. (agi)