Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan ingin mempercepat penyelesaian proses divestasi saham PT Freeport Indonesia ke tangan pemerintah pada semester I 2018 mendatang.
Artinya, lebih cepat dari target yang sempat diutarakannya, yaitu pada akhir tahun 2018. "
Insyaallah, Freeport juga semester I 2018," ujarnya di kawasan Kuningan, Senin (27/12).
Sayangnya, Rini enggan membagi lebih rinci alasannya memajukan target dari proses pengalihan saham Freeport sebanyak 51 persen itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, ia bilang,
sampai saat ini kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu, masih terus saling memenuhi poin-poin negosiasi. "Semua masih dalam proses, kami harus hati-hati," terang dia.
Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga mengaku masih terus bernegosiasi dengan Freeport, namun belum menemukan titik kesepakatan yang menyeluruh.
Adapun empat poin yang dikejar kesepakatannya, yaitu
pertama, kewajiban membangun fasilitas pemurnian dan (smelter).
Kedua, divestasi saham Freeport ke tangan pemerintah sebesar 51 persen.
Ketiga, perubahan skema pengenaan pajak sesuai dengan kontrak (
nail down) atau peraturan yang berlaku adalah aturan perpajakan yang berlaku seharusnya (
prevailing).
Keempat, perpanjangan operasi hingga 2041 mendatang.
"Di masing-masing item itu kami melakukan detail negosiasi dari prosesnya maupun bagaimana mencapainya sebelum menyepakati mengenai pengeluaran IUPK yang baru," kata Ani.
(bir)