Jonan Tagih 'Utang' Sri Mulyani Rp50 T ke Pertamina dan PLN

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 27/12/2017 16:16 WIB
Jonan menagih tunggakan subsidi Kementerian Keuangan kepada Pertamina sebesar Rp40 triliun dan PLN sekitar Rp10 triliun. Jonan menagih tunggakan subsidi Kementerian Keuangan kepada Pertamina sebesar Rp40 triliun dan PLN sekitar Rp10 triliun. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Ignasius Jonan menagih Kementerian Keuangan segera membayarkan tunggakan pembayaran subsidi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Hal ini dilakukan demi menjaga arus kas kedua BUMN tersebut.

"Saya mohon kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar ada alokasi segera untuk membayar tagihan Pertamina sebagai badan usaha kepada pemerintah. Untuk PLN juga sama. Secara anggaran kan sebenarnya sudah dialokasi," terang Jonan dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (27/12).

Kesehatan arus kas kedua perusahaan menjadi perhatian karena kekhawatiran tekanan dari kenaikan harga minyak dan komoditas dunia. Sementara, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), seperti premium dan solar hingga akhir Maret 2018, demi menjaga daya beli masyarakat.


Di tempat yang sama, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengungkapkan, total utang subsidi BBM dan elpiji (Liquefied Petroleum Gas/LPG) pemerintah kepada Pertamina sempat mencapai Rp40 triliun.

Namun, pemerintah telah membayar Rp5,5 triilun di antaranya yang berasal dari subsidi BBM Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Kami berharap, mungkin akhir tahun atau awal tahun depan sisanya (dibayar),” ujarnya.

Direktur Pemasaran Pertamina Iskandar mengatakan, saat ini, perseroan memang menjual harga premium dan solar penugasan di bawah harga pasar, yaitu Rp6.450 per liter untuk premium dan Rp5.150 per liter untuk solar.

"Delta (selisih harga jual dan harga pasar) Rp 1.000 lebih untuk premium, solar‎ Rp 2.000 lebih," katanya.

Adapun, selisih tersebut ditutup oleh pembayaran subsidi dari pemerintah.

Secara terpisah, Direktur Utama PLN Sofyan Basir juga menanti pembayaran utang subsidi listrik pemerintah. 

Rencananya, perseroan menerima akumulasi pembayaran utang subsidi listrik 2016 - 2017 sebesar lebih dari Rp10 triliun sebelum akhir tahun.

"Cashflow (arus kas) kami masih cukup karena akan ada pembayaran subsidi pemerintah di akhir tahun ini," imbuh dia. (bir)