Konsumen Indonesia Cenderung Malas Mengeluh

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai tingkat kesadaran konsumen dalam negeri masih rendah. Hal ini terlihat dari Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) tahun lalu yang cuma 30,86 persen dari skala 100 persen.

Sementara, Ketua BPKN Ardiansyah Parman menuturkan, IKK negara-negara Eropa ada di atas 50 persen. Hal ini dikarenakan konsumen di Indonesia masih kurang tingkat pengetahuan dan pendidikannya.

"Oleh karena itu, sosialisasi soal perlindungan konsumen harus lebih banyak supaya mereka memahami hak-hak yang harus diperjuangkan," ujarnya, Rabu (27/12).

Lihat juga: Rupa-rupa Beleid Pemerintah di Tahun Anjing Tanah

Lebih lanjut ia mengatakan, ada kecenderungan konsumen enggan untuk melaporkan keluhan ketika ada produk atau jasa yang bermasalah.

Makanya, peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sangat penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen guna memperjuangkan hak-haknya. Pasalnya, di tiap daerah terdapat ratusan LPKSM yang membantu konsumen.

"Kami juga mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada LPKSM, sehingga pengetahuannya meningkat, menjadi ujung tombak perlindungan konsumen," terang dia.

Lihat juga: 'Meraba' Minat Masyarakat Investasi di Surat Utang Negara

BPKN menargetkan pertumbuhan IKK mencapai 40 persen secara nasional pada 2019 mendatang. Untuk mencapai target, diperlukan koordinasi dari pemerintah pusat dan daerah.

"Mencapai sekitar 40an persen itu merupakan pekerjaan yang luar biasa. Jadi, tidak hanya dilakukan oleh BPKN, pemerintah pusat dan daerah juga harus melakukan hal itu," imbuhnya.

Perbankan Dominasi Pengaduan

Berdasarkan pengaduan yang diterima BPKN, baik melalui call center, datang langsung, maupun e-mail, selama kurun Januari sampai November 2017 didominasi oleh sektor perbankan.

Lihat juga: Pemerintah Bakal Patok Biaya Umrah Minimal Rp20 Juta

"Tercatat pengaduan dengan rincian berdasarkan komoditas didominasi oleh sektor perbankan sebesar 34 persen, pembiayaan konsumen 28 persen, perumahan sembilan persen," kata Koordinator Komisi Pengaduan dan Penanganan Kasus BPKN Rizal.

Sisanya, jumlah pengaduan dari periklanan empat persen, e-Dagang empat persen, telekomunikasi tiga persen, ritel dua persen, transportasi tiga persen, ekspedisi dua persen, barang elektronik satu persen, haji/umroh satu persen, asuransi satu persen, layanan kesehatan satu persen, undian berhadiah satu persen dan lain-lain tujuh persen dari total pengaduan yang diterima BPKN. (bir)