Sengketa Tanah Bikin Target Pembagian Sertifikat Tersendat

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 03/01/2018 20:22 WIB
Sengketa Tanah Bikin Target Pembagian Sertifikat Tersendat Badan Pertanahan Nasional (BPN) sepanjang tahun lalu menerbitkan 4,2 juta lembar sertifikat tanah atau 0,84 persen dari target 5 juta sertifikat. (CNN Indonesia/Elisa Valenta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) sepanjang tahun lalu menerbitkan 4,2 juta lembar sertifikat tanah atau 0,84 persen dari target 5 juta sertifikat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan, sebenarnya pihaknya telah memetakan dan mengukur 5,2 juta lahan untuk kemudian didaftarkan sertifikatnya.

Namun, pihaknya tidak bisa menerbitkan sertifikat untuk satu juta lahan diantaranya karena berbagai hal.



"Sebagian tidak bisa dikeluarkan sertifikat karena sengketa, karena pemiliknya tidak ada di tempat," ujar Sofyan di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (3/12).

Meskipun tak mencapai target, Sofyan cukup puas dengan capaian tahun lalu. Pasalnya, pada tahun-tahun sebelumnya, BPN rata-rata hanya menerbitkan 500 ribu hingga 800 ribu sertifikat.

Tahun depan, Sofyan menargetkankan bisa menerbitkan 7 juta sertifikat tanah. Kemudian, tahun 2019, pemerintah menargetkan bisa menerbitkan 9 juta sertifikat tanah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh sertifikat tanah di Indonesia selesai dibagikan kepada pemiliknya pada 2025 mendatang.

"Target kami, 5 juta yang dibagikan tahun ini, tahun depan 7 juta. Tahun 2019, target kami 9 juta. Pokoknya, pegawai BPN, kanwil BPN, gak tidur, gak tahu berapa tahun," ungkap mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Ia bahkan mengaku, sudah mengangkat ribuan juru ukur baru untuk mempercepat proses sertifikasi tanah.


"Katanya pak menteri ke saya, ‘Pak juru ukurnya kurang Pak’. Sudah dicari, sudah berapa Pak? Sudah tambah 4.600 juru ukur. Kalau kurang, tambah lagi. Tidak ada alasan rakyat tidak pegang sertifikat," tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, sudah berpuluh-puluh tahun BPN hanya membagikan 400-500 ribu sertifikat per tahun.

"Saya hitung kalau dari 126 juta warga yang harus pegang sertifikat dan saat ini baru diberikan 46 juta sertifikat, berarti masih 80 juta sertifikat yang belum dibagikan. Jika setiap tahun 500 ribu sertifikat, baru 160 tahun selesai. Saya gak mau itu," imbuhnya. (gir/gir)