Pemerintah Bakal 'Roadshow' ke Lembaga Pemeringkat Investasi

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Sabtu, 06/01/2018 19:10 WIB
Pemerintah Bakal 'Roadshow' ke Lembaga Pemeringkat Investasi Pemerintah akan melakukan lawatan secara empat bulanan ke lembaga pemeringkat demi mendongkrak investasi di Indonesia. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan berkeliling melakukan lawatan (roadshow) ke beberapa lembaga pemeringkat internasional untuk menyampaikan kabar terbaru mengenai perbaikan regulasi yang terkait dengan investasi di Tanah Air. Hal ini ditujukan agar lembaga pemeringkat lebih menyoroti Indonesia.

Sehingga, diharapkan arus Penanaman Modal Asing (PMA) bisa mengalir lebih deras ke Indonesia. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, roadshow ini akan dilakukan empat bulan satu kali mulai tahun ini juga.

Ia menilai, lawatan ke lembaga pemeringkat adalah hal yang lazim dilakukan. Ia mengibaratkan, aksi ini persis yang dilakukan korporasi swasta dalam menjaring permodalan.


“Kalau swasta ini kan melakukan roadshow, pemerintah juga melakukan roadhow ke investor dan rating agency agar mereka kenal mengenai Indonesia dan regulasi yang diperbaiki,” jelas Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (5/1).

Ia melanjutkan, terdapat beberapa Menteri yang bertanggungjawab atas masing-masing roadshow lembaga pemeringkat. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan yang diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinir lawatan ke Standard and Poor (S&P) dan Morgan Stanley.

“Selain itu, koordinasi terhadap investasi juga perlu dilakukan one on one dengan investor,” papar dia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih tidak terima dengan realisasi pertumbuhan PMA Indonesia yang sebesar 7,9 persen pada Januari-September 2017 lantaran angkanya lebih kecil dari salah satu negara tetangga yang mampu mencatat pertumbuhan hingga 30 persen.

Oleh karenanya, Thomas bilang bahwa Jokowi ingin ada perubahan pola dalam menjaring investasi.

“Di dalam rapat, Presiden pakai istilah feodal, di mana kami (pemerintah) duduk dengan gagah dan megah menganggap kami ini penting dan menunggu investor, seakan mereka butuh kami. Padahal, kami yang butuh mereka, mindset (pola berpikir) ini perlu diubah,” jelasnya.

Data BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi di kuartal III 2017 telah mencapai Rp513,2 triliun. Adapun, angka ini naik 13,18 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya Rp453,4 triliun, dan mencapai 75,6 persen target 2017 sebesar Rp678,8 triliun. (bir)