Kemenhub Minta Target PNBP Industri Perhubungan Dipangkas

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya tengah meminta restu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menurunkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) industri sektor perhubungan.

Budi menyatakan, hal ini sebagai upaya dari kementeriannya untuk ikut mengerek peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB). Caranya, dengan menurunkan tarif sektor perhubungan dan kelogistikan. Namun, dampaknya bisa menurunkan setoran PNBP dari sektor ini.

"Dengan PNBP turun, nanti harapannya volume (transaksi) naik, makanya tadi Wakil Menteri Keuangan (Mardiaasmo) setuju, tapi prinsipnya saya harus lapor dulu,” ujar Budi Karya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (15/1).

Lihat juga: Realisasi Anggaran Kemenhub Hanya Tembus 86,39 Persen

Kendati begitu, Budi Karya belum dapat membagi angka estimasi penurunan target PNBP tersebut. Namun, ia bilang, dampaknya akan terasa pada pemenuhan target PNBP di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

Sebab, ia menargetkan, rumusan penyesuaian tarif baru di sektor perhubungan dan kelogistikan itu bisa rampung dan diterapkan dalam dua bulan ini. Sebagai gambaran, pada tahun lalu, pemerintah berhasil mengantongi Rp310,1 triliun dari PNBP secara keseluruhan. Angka itu bahkan melebihi target PNBP yang dibidik sebesar Rp250,2 triliun.

Sementara dari sisi tarif, ia belum bisa pula membagi estimasi penurunan tarif. Alasannya, ia perlu berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya para perusahaan pelat merah dan swasta yang bergerak di sektor ini mengenai penyesuaian tarif baru nanti.

Tak hanya itu, ia akan pula berkomunikasi dengan pihak pelabuhan. Sebab, penyesuaian tarif tersebut akan berlaku di semua titik pelabuhan bila telah disepakati.

“Minggu depan, saya akan ke Pelabuhan Tanjung Priok akan bahas stake holder (pihak terkait). Sementara ini saya lakukan Priok karena Priok ini angkanya 50 persen dari total seluruh logistik. Untuk memberlakukan di tempat lain, nanti gampang,” jelasnya.

Lihat juga: Sektor Minerba Setor Rp40,6 Triliun ke Kantong Negara

Untuk target kenaikan peringkat EoDB, Budi Karya menyatakan, pemerintah belum menargetkan secara rinci peringkat berapa yang diincar pada tahun ini.

"Saya tidak mau bicara ranking, yang penting secara kualitas saya berusaha untuk meningkatkan. Kalau itu kita perbaiki, pasti meningkatnya signifikan," katanya.

Pada tahun lalu, pemerintah berhasil mengerek peringkat EoDB Indonesia sebanyak 19 peringkat, dari 91 ke 72. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menargetkan, peringkat EoDB Tanah Air masuk ke 40 besar pada 2019 mendatang. (gir)