Bank Indonesia Sebut Bitcoin Bisa Ganggu Stabilitas Keuangan

Lavinda, CNN Indonesia | Senin, 15/01/2018 19:06 WIB
Bank Indonesia Sebut Bitcoin Bisa Ganggu Stabilitas Keuangan Bank Indonesia mengakui kehadiran Bitcoin dan aset digital lain dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Fenomena mata uang virtual yang tiba-tiba hadir rupanya benar-benar mengusik otoritas bank sentral. Terbukti, Bank Indonesia mengakui kehadiran Bitcoin dan aset digital lain dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Kepala Pusat Pusat Program Transformasi Bank Indonesia (PPTBI) Onny Widjanarko mengungkapkan, Bitcoin menciptakan risiko stabilitas sistem keuangan jika terjadi ledakan gelembung (bubble burst), karena terdapat interaksi antara mata uang virtual dan ekonomi riil.

"Ada risiko volatilitas harga yang tinggi karena nilainya ditentukan pada ekspektasi penawaran dan permintaan di masa mendatang, spekulatif," ujarnya di Jakarta, Senin (15/1).



Selain itu, menurutnya terdapat pula risiko arbitrase peraturan karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain dengan ketentuan yang lebih akomodatif.

"Kami memperingatkan pengguna untuk berhati-hati. Jangan jual beli karena risiko tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk stabilitas sistem keuangan," tegasnya.

Lebih rinci, dia menjelaskan, faktor yang paling berbahaya adalah proses penciptaan Bitcoin sebagai mata uang atau alat transaksi yang dianggap berlebihan, baik dari sisi nominal maupun nilai harga yang disepakati, terutama dalam gambaran krisis ekonomi.

"Bahaya kalau proses penciptaan uangnya berlebihan, terjadi bubble. Untuk apa uang hanya untuk melayani uang. Sistem keuangan harus dijaga, kalau tidak nanti barang tidak ada harganya, jumlah uang berlipat," paparnya.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Alat Pembayaran Bank Indonesia Enny Panggabean menambahkan, volatilitas nilai mata uang virtual sangat tinggi, dan tak ada kestabilan harga saat bertransaksi. Pasalnya, tak ada perlindungan konsumen.

"Risiko virtual adalah sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, Ini fungsi kami (BI) untuk menjaganya, harus diwujudkan," tuturnya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengimbau otoritas keuangan nasional untuk menerbitkan peraturan terkait ekosistem aset digital.

Menurut dia, aturan ini akan menguntungkan pemerintah, karena mereka justru bisa memonitor sekaligus memperoleh data transaksi uang digital. Data juga bisa digunakan untuk mengantisipasi aksi pencucian uang atau tindak kriminal lain terkait keuangan.

Di sisi lain, pemerintah juga dapat mempersiapkan diri dengan perkembangan teknologi keuangan di masa mendatang.

Sebaliknya, jika pemerintah menetapkan bahwa Bitcoin ilegal, maka investor domestik akan membeli aset digital di luar negeri yang sudah melegalkan transaksi tersebut. Pada akhirnya, banyak aset dalam negeri yang mengalir ke negara lain. Pemerintah pun tak memiliki data transaksi secara komprehensif.

"Kerugian lain, ya ketinggalan teknologi lagi dengan negara-negara asing," sambungnya.


Dia menambahkan, teknologi blockchain, selaku rahim lahirnya Bitcoin, menjadi salah satu peluang pemerintah untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam hal inovasi teknologi.

"Kita sudah ketinggalan jaman internet, jangan sampai ketinggalan di teknologi selanjutnya."

Kendati demikian, dia mengaku sepakat dengan pemerintah yang melarang transaksi pembayaran Bitcoin di seluruh merchant di Indonesia. Menurut dia, hal itu wajar dilakukan regulator untuk mengantisipasi melemahnya nilai rupiah dan gejolak moneter. (gir/agi)