Sandiaga Prioritaskan Beras Petani Banten Ketimbang Impor

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Senin, 15/01/2018 19:32 WIB
Sandiaga Prioritaskan Beras Petani Banten Ketimbang Impor Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemprov akan membeli beras dari Sulawesi Selatan dan Banten sebagai bentuk keberpihakan kepada petani. (Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa Pemprov akan membeli beras dari Sulawesi Selatan dan Banten sebagai bentuk keberpihakan kepada petani.

Hal ini berbanding terbalik dengan sikap pemerintah pusat yang berencana melakukan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand dengan alasan menjaga stabilitas harga dan memenuhi ketersediaan beras di pasaran.

"Kami sudah perintahkan dan saya sudah koordinasi sama Pak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman), kami prioritaskan dari petani," kata Sandi usai menghadiri Saudi Arabia Investor Forum 2018 di Jakarta, Senin (15/1).



Tak Ingin Terimbas

Dia ingin masyarakat Jakarta tidak terimbas dengan gejolak harga beras di pasaran. Oleh karena itu, lanjutnya, Pemprov DKI akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang langsung menukik untuk menyelesaikan masalah.

Sandi mengatakan stok beras di Jakarta mencapai 30 ribu ton dan harus dikembalikan ke angka standarnya yaitu 40 ribu ton. Oleh karena itu, Pemprov DKI meminta tambahan dari Bulog 5 ribu ton beras guna operasi pasar serta 5 ribu ton untuk beras komersial.

Ia juga telah memerintahkan Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasruddin untuk melancarkan distribusi bahan pangan pokok itu. "Karena kami tidak ingin begitu stoknya masuk, ini ada keterlambatan distribusinya dan mengakibatkan gejolak (harga)," kata Sandi

Ia pun mengakui menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga beras menjadi tugas Pemprov.

Diketahui, pemerintah secara resmi membatalkan penugasan impor komoditas beras oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI yang semula ditargetkan sebanyak 500 ribu ton dan akan dimulai pada bulan ini.

Kendati begitu, langkah impor beras tetap akan dilakukan pemerintah. Namun, pemerintah menunjuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mengeksekusi rencana itu dengan jumlah impor yang sama. (asa)