Pemerintah Batalkan Impor Beras oleh PPI, Bulog Ambil Alih
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Senin, 15 Jan 2018 15:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah secara resmi membatalkan penugasan impor komoditas beras oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI yang semula ditargetkan sebanyak 500 ribu ton dan akan dimulai pada bulan ini.
Kendati begitu, langkah impor beras tetap akan dilakukan pemerintah. Namun, pemerintah menunjuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mengeksekusi rencana itu dengan jumlah impor yang sama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmain Nasution mengatakan, pembatalan penugasan kepada PPI lantaran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
"Hal ini karena mandat untuk stabilitas harga dan memperkuat cadangan beras, pemerintah berdasarkan Perpres 48/2016 itu adalah Bulog. Jadi jelas tidak ditambahkan oleh (lembaga) yang lain," ujar Darmin saat konferensi pers di kantornya, Senin (15/1).
Selain itu, Darmin bilang, penugasan impor kepada Bulog juga bertujuan agar pemerintah lebih mudah memonitor jumlah pasokan beras secara keseluruhan, baik yang berasal dari hasil panen petani maupun dari keran impor. Sehingga, seluruh jumlah pasokan dapat dipetakan distribusinya dan tak ada titik-titik yang mengalami kekurangan dan kelebihan pasokan secara signifikan.
Di sisi lain, pembatalan penugasan PPI dan pengalihan ke Bulog dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, di mana sangat penting bagi pemerintah untuk membenahi peta kebijakan (one map policy) di sektor pangan.
Untuk mekanisme, Bulog akan melakukan impor dengan jumlah mencapai 500 ribu ton melalui beberapa tahap, namun ia belum bisa membagi estimasi berapa kali tahapannya. Hanya saja, pemerintah memberi waktu kepada Bulog untuk melakukan impor mulai bulan ini hingga pertengahan Februari.
"Tapi kalau harga (beras) belum turun, diteruskan sampai akhir Februari," terangnya.
Kendati begitu, Darmin belum ingin memberi estimasi batasan jumlah impor yang akan ditambah bila harga beras belum sesuai dengan tingkat kestabilan yang dihendaki pemerintah.
"Sampai saat ini 500 ribu ton, jangan ditafsir bisa ditambah dulu. Kalau ada lagi, nanti tunggu saja dulu," katanya.
Mulai saat ini, Darmin menjelaskan, Bulog akan mulai melakukan penawaran ke beberapa sumber impor beras tersebut.
"Misalnya perusahaan seperti apa yang boleh, mutunya seperti apa. Semuanya mengikuti aturan yang ada, baik Perpres dan Inpres, juga di tingkat Kementerian Pertanian," jelasnya.
Perubahan Permendag
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, meski ada perubahan penugasan dari PPI ke Bulog, kementeriannya tak akan melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Sebab, dalam Permendag tersebut dikatakan bahwa penugasan tetap dilakukan okeh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"PPI sudah kami beritahu, tidak ada soal. Mau diubah atau tidak? Kalau perlu diubah ya diubah, kalau tidak ya tidak perlu," katanya pada kesempatan yang sama.
Di luar perubahan penugasan, Enggar mengaku, keran impor memang tetap perlu dibuka lantaran pemerintah perlu memastikan pasokan beras bisa memenuhi kebutuhan. Sebab, meski Bulog akan menyerap pasokan hasil panen petani, kebutuhan masyarakat tetap bergulir, sehingga tetap perlu diantisipasi oleh impor.
"Jangan dibayangkan ini panen dan stok Bulog masih ada, tapi kan stok Bulog itu bergulir terus. Belum nanti untuk operasi pasar dan rastra. Makanya sumbernya dari dua hal, panen dan impor," jelasnya.
Sementara, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, perusahaan telah memiliki kesiapan secara teknis maupun anggaran untuk melakukan impor tersebut. Dari sisi teknis, Bulog akan segera melakukan tahapan impor sesuai dengan ketentuan.
"Dari sisi anggaran, kami sudah persiapkan khusus untuk beras. Ada Rp15 triliun. Untuk impor itu masih jauh di bawah kecukupan. Artinya, Bulog sangat mampu, jangan khawatir," tuturnya. (gir/bir)
Kendati begitu, langkah impor beras tetap akan dilakukan pemerintah. Namun, pemerintah menunjuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mengeksekusi rencana itu dengan jumlah impor yang sama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmain Nasution mengatakan, pembatalan penugasan kepada PPI lantaran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini karena mandat untuk stabilitas harga dan memperkuat cadangan beras, pemerintah berdasarkan Perpres 48/2016 itu adalah Bulog. Jadi jelas tidak ditambahkan oleh (lembaga) yang lain," ujar Darmin saat konferensi pers di kantornya, Senin (15/1).
Selain itu, Darmin bilang, penugasan impor kepada Bulog juga bertujuan agar pemerintah lebih mudah memonitor jumlah pasokan beras secara keseluruhan, baik yang berasal dari hasil panen petani maupun dari keran impor. Sehingga, seluruh jumlah pasokan dapat dipetakan distribusinya dan tak ada titik-titik yang mengalami kekurangan dan kelebihan pasokan secara signifikan.
Untuk mekanisme, Bulog akan melakukan impor dengan jumlah mencapai 500 ribu ton melalui beberapa tahap, namun ia belum bisa membagi estimasi berapa kali tahapannya. Hanya saja, pemerintah memberi waktu kepada Bulog untuk melakukan impor mulai bulan ini hingga pertengahan Februari.
"Tapi kalau harga (beras) belum turun, diteruskan sampai akhir Februari," terangnya.
Kendati begitu, Darmin belum ingin memberi estimasi batasan jumlah impor yang akan ditambah bila harga beras belum sesuai dengan tingkat kestabilan yang dihendaki pemerintah.
"Sampai saat ini 500 ribu ton, jangan ditafsir bisa ditambah dulu. Kalau ada lagi, nanti tunggu saja dulu," katanya.
Mulai saat ini, Darmin menjelaskan, Bulog akan mulai melakukan penawaran ke beberapa sumber impor beras tersebut.
"Misalnya perusahaan seperti apa yang boleh, mutunya seperti apa. Semuanya mengikuti aturan yang ada, baik Perpres dan Inpres, juga di tingkat Kementerian Pertanian," jelasnya.
Perubahan Permendag
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, meski ada perubahan penugasan dari PPI ke Bulog, kementeriannya tak akan melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Sebab, dalam Permendag tersebut dikatakan bahwa penugasan tetap dilakukan okeh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"PPI sudah kami beritahu, tidak ada soal. Mau diubah atau tidak? Kalau perlu diubah ya diubah, kalau tidak ya tidak perlu," katanya pada kesempatan yang sama.
Di luar perubahan penugasan, Enggar mengaku, keran impor memang tetap perlu dibuka lantaran pemerintah perlu memastikan pasokan beras bisa memenuhi kebutuhan. Sebab, meski Bulog akan menyerap pasokan hasil panen petani, kebutuhan masyarakat tetap bergulir, sehingga tetap perlu diantisipasi oleh impor.
"Jangan dibayangkan ini panen dan stok Bulog masih ada, tapi kan stok Bulog itu bergulir terus. Belum nanti untuk operasi pasar dan rastra. Makanya sumbernya dari dua hal, panen dan impor," jelasnya.
Sementara, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, perusahaan telah memiliki kesiapan secara teknis maupun anggaran untuk melakukan impor tersebut. Dari sisi teknis, Bulog akan segera melakukan tahapan impor sesuai dengan ketentuan.
"Dari sisi anggaran, kami sudah persiapkan khusus untuk beras. Ada Rp15 triliun. Untuk impor itu masih jauh di bawah kecukupan. Artinya, Bulog sangat mampu, jangan khawatir," tuturnya. (gir/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK