Alokasi Dana Kesehatan Asmat Lebih dari 10 Persen APBD

Jakarta, CNN Indonesia -- Untuk menangani kasus gizi buruk dan wabah campak di Asmat, Papua, bantuan yang diberikan bukan hanya obat-obatan, tenaga medis, dan bahan makanan.

Berdasarkan laporan evaluasi anggaran Kabupaten Asmat, Papua, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk pendanaan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar, termasuk urusan bidang kesehatan.

Dalam pernyataannya yang diterima CNNIndonesia.com, Tjahjo juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk urusan kesehatan sudah dialokasikan dalam APBD TA 2017 dan 2018 Kabupaten Asmat.

Lihat juga: VIDEO: Penderita Campak Asmat Dievakuasi ke RSUD Agats

Dana yang dialokasikan lebih dari 10 persen dari total APBD Kabupaten Asmat. Hal ini diklaim sudah sesuai dengan Permendagri 33/2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018.

Gubernur Papua diklaim sudah melakukan evaluasi atas RAPBD Kab Asmat TA 1017 dan 2018 untuk memastikan ketersediaan dana kesehatan tersebut.

"Saat ini Kemdagri sedang melakukan evaluasi yang konprehensif untuk mengidentifikasi beberapa kemungkinan yang menyebabkan masih terjadi kasus gizi buruk di Kabupaten Asmat, dan berkaitan dengan hal ini Kemdagri (Ditjen Bangda) telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi (Kab. Asmat)," tulisnya dalam pernyataannya.

"Evaluasi tersebut penting untuk dilakukan sebagai upaya sungguh-sungguh dari pemerintah saat ini sehingga kejadian serupa dapat dicegah dengan harapan tidak terjadi lagi baik di Kabupaten Asmat maupun di daerah lain di Indonesia." (chs)