Jokowi Keluhkan Pengelolaan APBN dan APBD Tak Efisien
CNN Indonesia
Kamis, 14 Sep 2017 15:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengeluhkan inefisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pengelolaan anggaran jajaran pemerintahan selama ini hanya berorientasi kepada prosedur, bukan hasil.
"Saya sudah cek satu per satu banyak sekali inefisensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang dicapai," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (14/9).
Sebelumnya Jokowi kerap kali menyatakan bahwa baik di pusat dan daerah, jajaran pemerintahan dan aparatur sipil negara hanya sibuk mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Jokowi menceritakan, ia kerap menemukan hal itu saat berkunjung ke daerah dan bertemu dengan kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, dan tim penyuluh.
"Banyak tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan. Lepas sendiri sendiri. Kalau dirinci lagi, tak sesuai maksud dan enggak jelas juga," kata mantan Walikota Solo ini.
Hal ini menurutnya terjadi tak lepas dari banyaknya aturan pertanggungjawaban anggaran. Aturan induk, kata Jokowi, bisa beranak-pinak dari 44 menjadi 108 hingga 112 aturan.
"Ini bekerja buat laporan atau hasil sesuatu? Laporan itu yang paling penting gampang dicek, kontrol, diikuti hasilnya," tuturnya.
Sehingga, ia kali ini kembali menginstruksikan para pembantunya, kepala daerah, dan pelaku sektor perekonomian fokus pada hasil kinerja dan pembangunan.
Menurut Jokowi, memaksimalkan hasil kerja dan pembangunan dapat dicapai apabila turut menyederhanakan sistem akuntasi terkait laporan yang ada.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pengelolaan anggaran jajaran pemerintahan selama ini hanya berorientasi kepada prosedur, bukan hasil.
"Saya sudah cek satu per satu banyak sekali inefisensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang dicapai," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (14/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Jokowi kerap kali menyatakan bahwa baik di pusat dan daerah, jajaran pemerintahan dan aparatur sipil negara hanya sibuk mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Jokowi menceritakan, ia kerap menemukan hal itu saat berkunjung ke daerah dan bertemu dengan kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, dan tim penyuluh.
Hal ini menurutnya terjadi tak lepas dari banyaknya aturan pertanggungjawaban anggaran. Aturan induk, kata Jokowi, bisa beranak-pinak dari 44 menjadi 108 hingga 112 aturan.
"Ini bekerja buat laporan atau hasil sesuatu? Laporan itu yang paling penting gampang dicek, kontrol, diikuti hasilnya," tuturnya.
Sehingga, ia kali ini kembali menginstruksikan para pembantunya, kepala daerah, dan pelaku sektor perekonomian fokus pada hasil kinerja dan pembangunan.
Menurut Jokowi, memaksimalkan hasil kerja dan pembangunan dapat dicapai apabila turut menyederhanakan sistem akuntasi terkait laporan yang ada.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK