80 Persen Kekayaan Dunia Tahun Lalu Dinikmati Para Taipan
CNN | CNN Indonesia
Senin, 22 Jan 2018 13:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Lebih dari US$8 dari setiap US$10 kekayaan yang diciptakan tahun lalu masuk ke kantong orang-orang terkaya yang jumlahnya hanya 1 persen dari populasi dunia.
Hal itu terungkap dari sebuah laporan baru Oxfam International, yang memperkirakan bahwa 50 persen dari populasi dunia melihat tidak ada peningkatan kekayaan. Laporan Oxfam menjelaskan, tren tersebut menunjukkan bahwa ekonomi global cenderung menguntungkan kaya daripada para pekerja.
"Ledakan miliarder bukanlah tanda ekonomi yang berkembang, namun merupakan gejala dari sistem ekonomi yang gagal," kata Winnie Byanyima, Direktur Eksekutif Oxfam International dilansir dari CNN, Senin (22/1).
Ketua dari lembaga advokasi itu juga berpendapat bahwa orang-orang yang membuat pakaian, merakit ponsel dan menanam bahan makanan dieksploitasi untuk memperkaya perusahaan dan orang kaya raya.
Studi tersebut dirilis menjelang World Economic Forum di Davos dan diproduksi menggunakan data dari Credit Suisse (CS) Global Wealth Databook.
Laporan tersebut juga menyoroti dampak merugikan dari ketidaksetaraan gender dengan data yang menunjukkan lebih banyak pria memiliki tanah, saham dan aset modal lainnya daripada perempuan.
Padahal, ketidaksetaraan yang meningkat telah menjadi topik utama di Davos selama bertahun-tahun. Oxfam menyatakan bahwa sekarang saatnya elit global berhenti berbicara tentang ketidaksetaraan dan mulai mengubah cara pandang mereka.
"Sulit untuk menemukan pemimpin politik atau bisnis yang tidak mengatakan bahwa mereka khawatir tentang ketidaksetaraan. Lebih sulit menemukan seseorang yang melakukan sesuatu mengenai hal itu," kata Byanyima.
"Banyak yang secara aktif memperburuk keadaan dengan mengurangi pajak dan menghapus hak buruh," tambahnya.
Oxfam mengatakan bahwa pemerintah harus fokus pada kebijakan yang akan menghasilkan distribusi kekayaan dan hak pekerja yang lebih adil. Hal ini termasuk mengenalkan upah layak, mendukung serikat pekerja dan menangani diskriminasi gender.
Tak hanya itu, lembaga itu meminta pemerintah juga perlu mengatasi penghindaran pajak dan memberi batasan pada keputusan pemegang saham dan pembayaran eksekutif.
Lembaga tersebut berpendapat, perusahaan seharusnya tidak mengeluarkan dividen kepada pemegang saham kecuali jika mereka membayar upah layak bagi pekerja mereka. Oxfam juga mengatakan bahwa kebijakan pajak harus digunakan untuk mengurangi kekayaan ekstrim. (gir)
Hal itu terungkap dari sebuah laporan baru Oxfam International, yang memperkirakan bahwa 50 persen dari populasi dunia melihat tidak ada peningkatan kekayaan. Laporan Oxfam menjelaskan, tren tersebut menunjukkan bahwa ekonomi global cenderung menguntungkan kaya daripada para pekerja.
"Ledakan miliarder bukanlah tanda ekonomi yang berkembang, namun merupakan gejala dari sistem ekonomi yang gagal," kata Winnie Byanyima, Direktur Eksekutif Oxfam International dilansir dari CNN, Senin (22/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua dari lembaga advokasi itu juga berpendapat bahwa orang-orang yang membuat pakaian, merakit ponsel dan menanam bahan makanan dieksploitasi untuk memperkaya perusahaan dan orang kaya raya.
Studi tersebut dirilis menjelang World Economic Forum di Davos dan diproduksi menggunakan data dari Credit Suisse (CS) Global Wealth Databook.
Padahal, ketidaksetaraan yang meningkat telah menjadi topik utama di Davos selama bertahun-tahun. Oxfam menyatakan bahwa sekarang saatnya elit global berhenti berbicara tentang ketidaksetaraan dan mulai mengubah cara pandang mereka.
"Sulit untuk menemukan pemimpin politik atau bisnis yang tidak mengatakan bahwa mereka khawatir tentang ketidaksetaraan. Lebih sulit menemukan seseorang yang melakukan sesuatu mengenai hal itu," kata Byanyima.
"Banyak yang secara aktif memperburuk keadaan dengan mengurangi pajak dan menghapus hak buruh," tambahnya.
Lihat juga:Ada 868 Orang Super Tajir di Indonesia |
Oxfam mengatakan bahwa pemerintah harus fokus pada kebijakan yang akan menghasilkan distribusi kekayaan dan hak pekerja yang lebih adil. Hal ini termasuk mengenalkan upah layak, mendukung serikat pekerja dan menangani diskriminasi gender.
Tak hanya itu, lembaga itu meminta pemerintah juga perlu mengatasi penghindaran pajak dan memberi batasan pada keputusan pemegang saham dan pembayaran eksekutif.
Lembaga tersebut berpendapat, perusahaan seharusnya tidak mengeluarkan dividen kepada pemegang saham kecuali jika mereka membayar upah layak bagi pekerja mereka. Oxfam juga mengatakan bahwa kebijakan pajak harus digunakan untuk mengurangi kekayaan ekstrim. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK