Perusahaan LQ-45 Bayarkan Imbalan Kerja Rp107 Triliun

Dinda Audriene Muthmainah , CNN Indonesia | Rabu, 31/01/2018 20:59 WIB
Perusahaan LQ-45 Bayarkan Imbalan Kerja Rp107 Triliun Perusahaan-perusahaan LQ-45 mencatatkan kewajiban tidak didanai oleh aset sekitar Rp44,5 triliun, tumbuh 23 persen dari tahun sebelumnya. (REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia -- Milliman, Inc., perusahaan konsultasi dan aktuaria global mencatat, total kewajiban imbalan kerja (employee benefit obligation) akhir tahun 2016 dari 45 emiten yang masuk dalam indeks LQ-45 periode Agustus 2017 hingga Februari 2018 mencapai Rp107,1 triliun.

Practice Leader, Employee Benefits Milliman Asia Tenggara, Mark Whatley mengatakan, total kewajiban imbalan kerja tahun 2016 mencapai angka Rp107,1 triliun, tumbuh 16 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka ini meliputi imbalan kerja saat pensiun dan imbalan jangka panjang.

"Sebanyak 93 persen LQ-45 memiliki program pensiun yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan pada akhir tahun 2016," kata Whatley, Rabu (31/1).


Selanjutnya, 11 persen dari emiten di LQ-45 memberikan program kesehatan setelah pensiun, sedangkan 38 persen emiten memiliki imbalan jangka panjang seperti cuti panjang atau penghargaan masa kerja.
"Lalu empat persen perusahaan memberikan cuti dibayar untuk persiapan pensiun," terang Whatley.

Berdasarkan data Milliman, masing-masing perusahaan memiliki aturan berbeda terkait penerapan usia pensiun. Bila dirinci, 66 persen perusahaan menetapkan karyawan yang telah berusia 55 tahun untuk pensiun.

"Sebanyak 28 persen perusahaan mengatur pensiun di usia 56 tahun dan enam persen terapkan dalam rentang 55 tahun dan 56 tahun," papar Whatley.

Namun, hal ini bisa berubah dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan perubahan aturan secara nasional menjadi di usia 65 tahun pada tahun 2043 mendatang. Aturan tersebut didasarkan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan yang sama, Country Manager Indonesia Halim Gunawan menyebut, sekitar 42 persen dari total kewajiban imbalan kerja belum memiliki cadangan aset. Padahal, cadangan aset dinilai penting agar tidak mengganggu arus kas perusahaan.

"Kewajiban tidak didanai oleh aset sekitar Rp44,5 triliun, tumbuh 23 persen dari tahun sebelumnya," jelas Halim.

Dengan demikian, jumlah kewajiban imbalan kerja yang sudah memiliki cadangan aset akhir tahun 2016 sebesar Rp62 triliun atau setara dengan 58 persen dari total keseluruhan.

"Ini akan menambah risiko neraca keuangan yang ditanggung perusahaan yang memberikan imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya," tutup Halim. (agi/agi)


BACA JUGA