GP Ansor Ungkap Pendapat Soal Restrukturisasi BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi masyarakat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menolak keras upaya restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan dengan skema penyertaan modal negara berbentuk nontunai (inbreng).

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menanggapi polemik rencana pembentukan holding BUMN. Pihaknya mengaku menolak skema yang menimbulkan keraguan serta melemahkan penguasaan negara.

Lihat juga: Belanja Modal BUMN Tambang Melonjak 185 Persen pada 2018

"GP Ansor menolak keras pengelolaan (holding BUMN) dengan konsep inbreng dan skema yang menimbulkan keraguan dan melemahkan penguasaan negara," ujar Yaqut dalam keterangan tertulis, Senin (5/2).

Selain itu, gerakan masyarakat di bawah Nahdlatul Ulama itu juga menolak adanya modifikasi hukum yang mengabaikan aturan yang berlaku, khususnya UU BUMN, UU Keuangan Negara dan terutama pada Konstitusi UUD 1945.

Terlebih jika hal itu dilakukan untuk memuluskan kepentingan yang berdampak menimbulkan multiinterpretasi atas penguasaan negara di dalam sektor strategis nasional.

"Apalagi jika menghambat BUMN agar bisa berkelas dunia, profesional dan transparan untuk memakmurkan rakyat sebesar-besarnya," sambungnya.

Kendati demikian, GP Ansor mendukung pengelolaan sektor Migas oleh BUMN dengan penyertaan negara secara langsung.

Selain itu, pihaknya juga mendukung upaya hilirisasi tambang dan pembangunan profesionalisme dan transparansi dari Holding BUMN Tambang khususnya dalam rangka alih penguasaan PT Freeport Indonesia.

Lihat juga: Didominasi Emas, Omzet Antam Naik 38 Persen pada 2017

Intinya, dia menjelaskan GP Ansor tidak menolak pembentukan holding BUMN. Namun hanya menginginkan agar proses restrukturisasi dilakukan dengan konsep yang tepat dengan mengedepankan hajat hidup orang banyak.

(lav/bir)