Pemerintah Buka Opsi Perpanjang Jalur Kereta Cepat ke Solo

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa pemerintah membuka opsi memperpanjang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ke Yogyakarta atau Solo.

Namun demikian, pemerintah masih akan meninjau studi kelayakan untuk melanjutkan proyek kereta cepat tersebut hingga ke Yogyakarta atau Solo.

“Mungkin, ada pilihan (kereta cepat) bisa sampai Yogyakarta atau Solo. Nanti, kami hitung lagi, kami mau lihat feasibility study,” terang Luhut ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/2).

Lihat juga: Upaya Indocement Raup Cuan di Tengah Lubernya Pasokan Semen

Ia melanjutkan, peluang ini lahir setelah evaluasi mengenai tingkat kemajuan (progres) kereta cepat sekaligus rencana perpanjangan rute kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam hal ini, ia berharap, bisa menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk melakukan studi tersebut.

“Rata-rata kereta cepat itu jaraknya 300 kilometer (km) baru agak feasible. Kami belum tahu, opsi nanti akan kami buka. Apa yg sedang jalan, kami akan jalani dulu, kalau nanti hanya (Jakarta - Bandung) 140km, ya jalan dulu 140 km,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa ada kemungkinan proyek tersebut akan diperpanjang rutenya. Namun, sejauh ini, perpanjangan jalur yang memungkinkan memang hanya akan sampai di Bandara Internasional Kertajati.

Lihat juga: Menhub: Bakal Ada Tambahan 100 Pesawat di Bali

“Nanti, (perpanjangan rute) akan dikoordinasikan dengan Menko Maritim. Tapi, kami harap ada percepatan pembangunan, dalam satu-dua bulan ke depan harus dimulai,” tutur Budi.

Sekadar informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China yang merupakan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan China Railway International Co.

Proyek ini diperkirakan memakan dana sebesar US$5,57 miliar, di mana 25 persen di antaranya merupakan modal konsorsium dari BUMN dan China, sedangkan sisanya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). (bir)