Kepala Bappenas Kecewa dengan Pertumbuhan Ekonomi 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro sedikit kecewa dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun lalu. Pasalnya, ekonomi nasional masih melaju di kisaran 5 persen.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV 2017 kemarin di angka 5,19 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Capaian tersebut membuat pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu mencapai 5,07 persen atau di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP 2017) yang dipatok 5,2 persen.

Lihat juga: BPS Sebut Masyarakat Masih Akan Tahan Konsumsi di Awal 2018

"Tahun lalu, ekonomi tumbuh 5,07 persen atau 5,1 persen secara tahunan. Ini sedikit mengecewakan karena kami berharap bisa segera keluar dari kisaran 5 persen tetapi kami memahami itu tidak mudah mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global," ujar Bambang saat menghadiri International Seminar on Expanding Social Security Coverage in the Disruptive Economy Era di Hotel Mulia Nusa Dua Bali, Selasa (6/2).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, sebenarnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun lalu bisa mencapai 7,1 persen.

Bambang mengungkapkan salah satu kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur. Hal itu seperti yang terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi China yang didahului dengan pembangunan infrastruktur selama satu dekade. Dengan ketersedian infrastruktur, konektivitas antar daerah bisa meningkat.

"Kita [Indonesia] terbelakang dalam hal perkembangan infrastruktur," ujarnya.

Padahal, Indonesia berpotensi masuk ke dalam daftar lima perekonomian terbesar di dunia pada beberapa dekade ke depan. Hal itu dipicu oleh besarnya pasar dan banyaknya jumlah penduduk.

Menyadari hal itu, pemerintah sejak beberapa tahun terakhir terus mendorong investasi. Salah satunya dengan perbaikan iklim dan upaya dergulasi. Dengan demikian perekonomian Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada sektor konsumsi.

Mengingat keterbatasan anggaran negara, pemerintah juga ingin pembiayaan investasi infrastruktur juga berasal dari anggaran nonnegara baik dari sektor swasta maupun sektor lain, salah satunya dana jaminan sosial termasuk dana pensiun.

Karenanya, selain melindungi tenaga kerja dan mencegah kemiskinan, Bambang mengajak BPJS Ketenagakerjaan untuk turut menempatkan dana kelolaanya di proyek infrastruktur.

Karakteristik dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat jangka panjang cocok dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang memakan waktu. Selain itu, imbal hasil dari beberapa proyek infrastruktur, seperti jalan tol, juga bisa lebih tinggi dari imbal hasil instrumen investasi perbankan maupun pasar modal.

Dalam wawancara terpisah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan institusi yang dikelolanya mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sepanjang tahun lalu, pihaknya telah menempatkan dana kelolaan sekitar Rp71 triliun dari total dana kelolaan yang mencapai Rp317 triliun melalui instrumen investasi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.

Lihat juga: Naik Tipis, Pertumbuhan Ekonomi 2017 Capai 5,07 Persen

"Misalnya BUMN Karya menerbitkan obligasi untuk pembangunan infrastruktur, kami yang beli," ujar Agus.

Namun, untuk menempatkan dana kelolaan secara langsung ke proyek infrastruktur pihaknya masih terkendala regulasi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam aturan yang berlaku saat ini, porsi investasi langsung BPJS Ketenagakerjaan untuk satu pihak dibatasi maksimal satu persen dari jumlah investasi dan seluruhnya tak melebihi 5 persen dari jumlah investasi. (gir)