Ada Petinggi BUMN yang Belum Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Nusa Dua, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengeluhkan masih banyak anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan pelat merah yang belum menjadi anggota jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Masih banyak direksi dan komisaris BUMN yang belum bergabung di dalam mekanisme jaminan sosial, walaupun karyawannya sudah bergabung," ujar Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Khrisna Syarif di sela International Seminar on Expanding Social Security Coverage in the Disruptive Economy Era di Hotel Mulia Nusa Dua Bali, Selasa (6/2).

Khrisna mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mengimbau seluruh anggota Dewan Direksi mauoun Dewn Komisaris mendaftarkan sebagai anggota jaminan sosial. Dengan demikian, jika terjadi musibah yang tidak diinginkan, negara bisa hadir memberikan santunan.

Lihat juga: BPJS Ketenagakerjaan Santuni Korban Underpass Soetta

"Kami imbau supaya mereka (anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN) sadar jaminan sosial karena ini merupakan hak individu dan musibah tidak pernah kita tahu kapan turun," ujarnya.

Khrisna tak merinci berapa banyak jumlah anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Namun, Khrisna menyebutkan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) yang belum menjadi anggota.

Padahal, jika para petinggi perusahaan pelat merah itu menjadi anggota jaminan sosial ketenagakerjaan, mereka akan mendapatkan manfaat.

Lihat juga: BPJS Rekrut 10 Ribu Agen Jaminan Sosial Gaet Pekerja Informal

Ia mencontohkan, mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura I yang meninggal akibat serangan jantung ketika mengikuti pertandingan golf beberapa waktu lalu. Mantan pejabat BUMN tersebut, menurut dia, sebenarnya bisa mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja jika saja merupakan anggota jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kalau (kecelakaan pertandingan golf) itu bagian penugasan, itu bisa ditanggung," jelasnya.

Sebagai informasi, tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan dana kelolaan sebesar Rp367,88 triliun atau naik 15,96 persen dari tahun lalu sebesar Rp317,26 triliun. Kenaikan target dana kelolaan itu juga diiringi peningkatan kepesertaan aktif menjadu 29,65 juta perserta, tumbuh 13,03 persen dari realisasi tahun lalu. (gir)