Adhi Karya Diberi 'Restu' Garap Lahan Pemerintah untuk LRT
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Jumat, 09 Feb 2018 11:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah mendapatkan kepastian dari pemerintah terkait pembebasan lahan untuk proyek kereta ringan (Light Rail Trasit/ LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).
Sebelumnya, sebagian besar lahan yang akan digunakan untuk proyek LRT merupakan tanah milik negara yakni kepunyaan beberapa instansi pemerintahan. Perseroan perlu mendapatkan kepastian soal prosedur pembebasan lahan untuk dilintasi proyek LRT.
"Tadi dibahas masalah hambatan-hambatan tanah tetapi semua sudah clear dan sudah diputuskan Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Kemarituman Luhut Binsar Pandjaitan) tidak ada hambatan lagi. Semua tanah pemerintah bisa dikerjakan seperti tanah PLN, TNI AU, tanah Kwarnas (kwartir nasional)," papar Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto ujar menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Kamis (8/2).
Secara umum, Budi menyatakan pembebasan lahan untuk trase LRT 99 persen telah rampung.
Lamanya penyelesaian proses pembebasan lahan milik instansi lain terjadi karena prosedur yang panjang. Beberapa lahan yang selama ini terkendala dalam pembebasannya yaitu lahan milik TNI AU di Pancoran, area Saluran Udara Tegangan Tinggi milik PLN, dan lahan milik Kwarnas di Cibubur.
"Ini kan masalah administrasi aja," ujarnya.
Kendati demikian, proses pembebasan lahan masyarakat seluas 10 hektar (ha) di Bekasi yang akan digunakan untuk tempat parkir (depo) LRT masih dalam proses. Perseroan menargetkan, proses pembebasannya rampung paling lambat Mei 2018.
"Jadi tinggal tanah masyarakat saja yang masih dalam proses. Itu di Depo Bekasi Timur dan beberapa titik kecil-kecil," ujarnya.
Selain itu, sampai saat ini, perseroan juga masih menunggu diterbitkannya izin penetapan lokasi (penlok) oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk jalur Setiabudi menuju Dukuh Atas.
"Tadi, menurut Pak Menko, akan diskusi dengan Gubernur dan Wagub (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta), itu akan segera diselesaikan. Ya kalau Pak Menko kan ukuranya jam dan hari," ujarnya.
Setelah persoalan mengenai lahan dan perizin penlok selesai, Budi optimistis proyek LRT Jabodebek bisa mulai diuji coba pada Mei 2019 mendatang.
Secara terpisah, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Arie Yuriwin menyatakan, proses pembebasan lahan untuk Depo LRT di Bekasi ditargetkan rampung pada April 2018. Terkait nilai, pihaknya belum melakukan pengukuran untuk menentukan nilai (appraisal).
Arie mengungkapkan terdapat 250 kepala keluarga (KK) di lahan seluas 10 hektar lahan tersebut.
"Kami lagi sosialisasi, musyawarahnya di bulan Maret. Ya kalau setuju langsung kami bayar," ujarnya. (lav)
Sebelumnya, sebagian besar lahan yang akan digunakan untuk proyek LRT merupakan tanah milik negara yakni kepunyaan beberapa instansi pemerintahan. Perseroan perlu mendapatkan kepastian soal prosedur pembebasan lahan untuk dilintasi proyek LRT.
"Tadi dibahas masalah hambatan-hambatan tanah tetapi semua sudah clear dan sudah diputuskan Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Kemarituman Luhut Binsar Pandjaitan) tidak ada hambatan lagi. Semua tanah pemerintah bisa dikerjakan seperti tanah PLN, TNI AU, tanah Kwarnas (kwartir nasional)," papar Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto ujar menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Kamis (8/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara umum, Budi menyatakan pembebasan lahan untuk trase LRT 99 persen telah rampung.
Lamanya penyelesaian proses pembebasan lahan milik instansi lain terjadi karena prosedur yang panjang. Beberapa lahan yang selama ini terkendala dalam pembebasannya yaitu lahan milik TNI AU di Pancoran, area Saluran Udara Tegangan Tinggi milik PLN, dan lahan milik Kwarnas di Cibubur.
Kendati demikian, proses pembebasan lahan masyarakat seluas 10 hektar (ha) di Bekasi yang akan digunakan untuk tempat parkir (depo) LRT masih dalam proses. Perseroan menargetkan, proses pembebasannya rampung paling lambat Mei 2018.
"Jadi tinggal tanah masyarakat saja yang masih dalam proses. Itu di Depo Bekasi Timur dan beberapa titik kecil-kecil," ujarnya.
Selain itu, sampai saat ini, perseroan juga masih menunggu diterbitkannya izin penetapan lokasi (penlok) oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk jalur Setiabudi menuju Dukuh Atas.
"Tadi, menurut Pak Menko, akan diskusi dengan Gubernur dan Wagub (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta), itu akan segera diselesaikan. Ya kalau Pak Menko kan ukuranya jam dan hari," ujarnya.
Setelah persoalan mengenai lahan dan perizin penlok selesai, Budi optimistis proyek LRT Jabodebek bisa mulai diuji coba pada Mei 2019 mendatang.
Secara terpisah, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Arie Yuriwin menyatakan, proses pembebasan lahan untuk Depo LRT di Bekasi ditargetkan rampung pada April 2018. Terkait nilai, pihaknya belum melakukan pengukuran untuk menentukan nilai (appraisal).
Arie mengungkapkan terdapat 250 kepala keluarga (KK) di lahan seluas 10 hektar lahan tersebut.
"Kami lagi sosialisasi, musyawarahnya di bulan Maret. Ya kalau setuju langsung kami bayar," ujarnya. (lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK