Buya Syafii Minta Negara dan Pengusaha Peka Atasi Ketimpangan

Agustiyanti, CNN Indonesia | Rabu, 14/02/2018 09:36 WIB
Buya Syafii Minta Negara dan Pengusaha Peka Atasi Ketimpangan Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden-Pembina Ideologi Pancasial (UKP PIP) Ahmad Syafii Maarif menyebut keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud, kendati perbaikan dan kemajuan pembangunan pada beberapa lini kehidupan telah menjadi kenyataan. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden-Pembina Ideologi Pancasial (UKP PIP) Ahmad Syafii Maarif menyebut, tujuan utama kemedekaan bangsa yakni keadilan sosial bagi seluruh Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Padahal, perbaikan dan kemajuan pembangunan pada beberapa lini kehidupan telah menjadi kenyataan.

"Agar jeritan keadilan sosial tidak lagi dirasakan berkepanjangan, maka kepekaan dan kesadaran negara, pengusaha, dan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi wajib semakin dipertajam sekarang," ujar Maarif saat diskusi "Mewujudkan Ekonomi Indonesia Berdasar Pancasila" di Jakarta, Selasa (13/2).


Pada Kesempatan yang sama, Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir menekankan, agkebijakan pembangunan yang mengacu pada Pancasila diopersionalisasikan dalam kebijakan ekonomi.

"Karena itu, prinsip dasar kebijakan ekonomi berdasarkan Pancasila harus dirumuskan," ungkap dia.

Wakil Ketua KEIN Arif Budiamanta menambahkan, kehadiran negara untuk mewujudkan cita-cita ekonomi berdasar Pancasila merupakan suatu keharusan. Dengan demikian, prinsip ekonomi Pancasila harus digunakan dalam berbagai kebijakan ekonomi.


"Oleh karena itu, KEIN memandang perlu untuk memprakarsai suatu kajian mengenai sistem ekonomi yang ideal bagi Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan
sosial berdasar Pancasila," jelasnya.

Arif menyebut, pertemuan KEIN dan UKP PIP yang turut dihadiri Lemhanas, LIPI, dan KPPU dalam diskusi tersebut diklaim merupakan langkah awal koordinasi antarlembaga untuk merumuskan perwujudan ekonomi berlandaskan Pancasila. Hasil dari seluruh kegiatan tersebut, menurut Arif, diharapkan dapat membuat seuatu buku putih (white paper) penerapan sistem ekonomi Pancasila.


(agi)