TOP TALKS

Proyeksi Tren PHK pada Tahun Anjing Tanah

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Senin, 26/02/2018 11:15 WIB
Proyeksi Tren PHK pada Tahun Anjing Tanah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang membahas tren pemutusan hubungan kerja dan disrupsi ekonomi di berbagai sektor pada tahun anjing tanah. (Dok. Pribadi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi momok yang menakutkan bagi para pekerja nasional seiring perlambatan kinerja di beberapa sektor industri, meski adapula sektor yang menunjukkan perkembangan cemerlang. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sebanyak 9.822 pekerja terkena PHK sejak Januari hingga November 2017, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya 12.274 pekerja. Jumlah PHK itu berasal dari 2.345 kasus di seluruh wilayah di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, CNNIndonesia.com berkesempatan untuk mewawancarai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang untuk membahas tren PHK di tahun anjing tanah ini. Lantas bagaimana prediksinya?
Berikut petikan wawancaranya:

Tahun lalu angka PHK menurun, bagaimana Anda melihat tahun ini?


Kalau saya lihat, memang tahun ini (jumlah PHK) juga akan turun, karena ternyata ada peningkatan partisipasi-partisipasi di sektor yang lain. Kami belum tahu apakah ini akan lanjut ke arah sana.

Artinya, dari sisi tingkat pengangguran menurun. Hanya saja, jika ditelaah secara mendalam apakah dia akan pindah sektor atau pindah platform, kami belum tahu. Ini tentu tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan yang akan mengkajinya tetapi juga sektor-sektor yang lainnya.

Kalau melihat tren PHK, apalagi terkait disrupsi perekonomian dan platform digital, pandangan orang memang selalu langsung mengarah PHK. Jangankan Indonesia, di Inggris saja baru memulai peta digital platform 2017, Australia juga demikian, Thailand juga. Artinya, orang langsung beranggapan 'Wah, ini langsung PHK besar-besaran'.

Saat ini, kami benar-benar melihat secara mendalam. Kami juga melakukan networking dengan beberapa perusahaan untuk melihat persiapan. Mereka tentu memiliki persiapan yang tidak hanya untuk sekarang.

Seperti ada perbankan, yang tidak perlu saya sebutkan namanya, mereka dari setahun dua tahun yang lalu sudah mempersiapkan dan mengantisipasi datangnya (disrupsi) ini sehingga mereka punya program. Misalnya, mereka melakukan perencanaan baru terhadap divisi yang dianggap akan didera oleh digital platform.

Kalau jenis pekerjaan ini akan berkurang maka itu bukan berarti akan PHK tetapi dilakukan langkah-langkah. Misalnya, dilakukan pelatihan untuk masuk ke jenis pekerjaan lain yang ada di situ juga.

Kalaupun nanti pekerjaan ini dihapus sama sekali dan dari segi kompetensinya tidak memadai, maka akan dilakukan pelatihan atau peningkatan kompetensi. Kalau peningkatan kompetensi itu belum ada, nanti bisa alih profesi.

Ada juga program-program yang memberikan bantuan anggaran program pemberdayaan. Jadi, kalaupun nanti pindah profesinya tidak di area sana mesti ada upaya dan langkah yang lain.

Untuk tren PHK, kami terus terang belum bisa melihat secara detail tren PHK. Kami tidak bisa mengatakan langsung tanpa pembuktian. Ternyata, ada satu perusahaan yang sekarang keluar angka PHK sekian, lalu kami undang. Ternyata, dia bagus langkah-langkahnya dan ada beberapa pilihan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi).


Bagaimana Anda melihat dinamika sektor usaha terkini yang berdampak pada sektor tenaga kerja?

Secara pribadi, ini tidak mewakili lembaga, saya melihat ini adalah persiapan yang dilakukan sektor industri terhadap tantangan baru. Tetapi, kami selalu meminta bahwa terkait masalah hubungan kerjanya ini harus dibereskan. Jangan pernah melakukan tindakan sepihak. Misalnya, melakukan PHK tanpa bermusyawarah.

Esensinya adalah hindari PHK. Kalau misalnya PHK tidak bisa dihindari, ada langkah-langkah yang harus dilakukan seperti musyawarah. Kan tidak bisa mem-PHK orang begitu saja.

Apa saja sektor-sektor yang menjadi perhatian Anda tahun ini?

Untuk sekarang, kalau kami lihat itu sektor minyak dan gas, termasuk pertambangan. Kami sedang menjaga betul terkait alih kelola yang terjadi seperti di Blok Mahakam. Sektor ritel juga kami perhatikan. Termasuk sektor jalan tol. Kami selalu berkomunikasi dengan serikat pekerjanya.


Sejak tahun lalu hingga awal tahun ini, beberapa pemilik usaha ritel menutup operasionalnya di pusat perbelanjaan. Apakah kementerian sudah mengetahui dampak terhadap pengurangan tenaga kerja?

Mereka tidak lapor tetapi kami yang memang mencari tahu seperti apa. Kami harus hati-hati. Sektor ketenagakerjaannya akan kami lihat. Tidak hanya sektor ritel tetapi sektor industri lain.

Dugaan saya, bisa saja tokonya tutup tetapi bisnisnya berubah. Hal yang kami pikirkan, bagaimana nasib tenaga kerja-tenaga kerja. Itulah fungsinya Kementerian Ketenagakerjaan.

Jangan PHK karena roh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan kan PHK harus dihindari. Kalau tidak bisa dihindari maka lakukan musyawarah-musyawarah dan hak-hak pekerjanya harus dipastikan.

Terkait jaminan sosial, untuk tahun ini apakah ada kajian untuk merevisi jenis iuran?

Kami sedang melakukan kajian itu, terutama untuk produk Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Memang mandatnya kan memang harus menelaah kembali manfaat dan iuran.


Untuk Jaminan Pensiun, apakah ada rencana untuk meningkatkan iuran tahun ini?

Kami sudah memberikan perhatian itu tetapi kami sekarang sedang melakukan pendalaman dulu karena memang mandatnya aturan memang demikian, harus di-review.

Jumlah pekerja informal yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masih minim. Bagaimana strategi kementerian untuk meningkatkan jumlah kepesertaan itu?

Dalam rencana strategis kami sudah menempatkan bagaimana mendukung perluasan sektor informal agar efektif. Ini yang kami sinergikan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya, kami ada aktivitas mengundang mereka yang masuk kategori informal melalui wadahnya. Di sana, kami berkolaborasi bagaimana membuat sosialisasi efektif. Kami juga mendukung program keagenan Penggerak Jaminan Sosial (Perisai) BPJS Ketenagakerjaan untuk mempeluas kepesertaan informal.

Apa pesan Anda kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia?

Perusahaan harus memperlakukan pekerja secara baik karena pekerja merupakan aset utama. Tanpa pekerja, perusahaan tidak akan bisa hidup. Sekalipun ada digital platform kalau tidak ada pekerja juga tidak akan mungkin. Jaga dialog dengan pekerja.


Terakhir, apa pesan Anda kepada para pekerja di Indonesia?

Kepada pekerja untuk bekerja dengan baik, patuhi aturan. Kedua, jika ada masalah-masalah yang muncul di tempat kerja maka berdialoglah dengan pengusaha terkait yang ada di tempat kerja. Jangan ke mana-mana. Selain itu, jaga kompetensi juga penting. (lav/bir)