Indonesia Ingin Kebut Perundingan Dagang dengan Uni Eropa
Giras Pasopati | CNN Indonesia
Senin, 19 Feb 2018 10:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan mengaku ingin mempercepat perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) untuk mencegah beralihnya pangsa pasar Indonesia di Eropa ke negara pesaing yang telah memiliki perjanjian dagang dengan Benua Biru.
Saat ini, perundingan EU CEPA mulai memasuki putaran ke-4 pada tanggal 19-23 Februari 2018 di Surakarta, Jawa Tengah. Perundingan ini merupakan kelanjutan Putaran ke-3 yang dilaksanakan pada bulan September 2017 di Brussels, Belgia.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, dan terdiri dari wakil berbagai instansi pemerintah yang berwenang atas isu-isu yang dirundingkan. Sementara Ketua Juru Runding Uni Eropa adalah Helena König, Director for Asia and Latin Amerika, Directorate General for Trade, European Commission.
Perundingan di Surakarta ini akan mencakup semua isu runding yang telah disepakati, termasuk perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, UMKM, perdagangan barang dan jasa pemerintah, karantina, aturan standar, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kerja sama dan pengembangan kapasitas.
Khusus pada putaran ke-4 ini, Indonesia akan mengintensifkan perundingan akses pasar dan pembahasan naskah perjanjian.
"Kami melihat putaran ke-4 ini sangat penting untuk mendorong perundingan memasuki tahapan substansial, baik untuk perundingan akses pasar khususnya perdagangan barang dan jasa, serta perundingan teks," ujar Iman Pambagyo dalam keterangan resmi, Senin (19/2).
Perundingan I-EU CEPA akan menjadi perundingan yang paling ambisius yang pernah dilakukan Indonesia, di mana Indonesia dan EU menargetkan eliminasi tarif bea masuk untuk lebih dari 90 persen pos tarif.
"Perundingan I-EU CEPA merupakan perundingan bilateral terluas dan terdalam yang pernah dijalani Indonesia, karena kedua pihak sepakat untuk mewujudkan sebuah perjanjian yang modern dan komprehesif yang tidak saja menempatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa ke tingkatan lebih tinggi, tetapi juga mengikat kedua ekonomi ke dalam mata rantai nilai yang saling menguntungkan untuk memasuki pasar ketiga," kata Imam.
Imam menjelaskan, peningkatan ekspor ke Uni Eropa dan investasi dari benua tersebut berikut barang dan jasa yang diperlukan untuk investasi itu merupakan target utama Pemerintah Indonesia.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi telah menetapkan perundingan I-EU CEPA sebagai salah satu prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2018. Selain isu substansi perundingan, jangka waktu penyelesaian dan implementasi perundingan juga menjadi perhatian khusus Pemerintah.
"Dibutuhkan akselerasi penyelesaian perundingan untuk mencegah beralihnya pangsa pasar Indonesia di Eropa ke negara pesaing yang telah memiliki perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Namun target penyelesaian yang cepat seyogyanya tidak mengorbankan kepentingan Indonesia dan kualitas perjanjian itu sendiri," jelas Iman
Lobi Penolakan Sawit
Imam menambahkan, salah satu kepentingan Indonesia adalah penyelesaian isu hambatan yang dihadapi oleh produk minyak kelapa sawit (palm oil) Indonesia di pasar Uni Eropa.
Salah satu kasus yang disorot secara khusus adalah keputusan Parlemen Eropa tanggal 17 Januari 2018 terkait peningkatan penggunaan renewable energy menjadi 35 persen pada tahun 2030 dan penerapan phase-out bagi kontribusi biofuels yang berasal dari palm oil pada tahun 2021.
Indonesia menyayangkan keputusan Parlemen Eropa yang bersifat diskriminatif dengan membedakan palm oil dari biofuels berbahan dasar tanaman lainnya. Kedua pihak akan mengadakan sesi khusus pembahasan isu keberlanjutan dan palm oil di tengah-tengah perundingan di Surakarta ini.
Indonesia dan Uni Eropa juga terus melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mencapai perjanjian yang saling menguntungkan. Di sela-sela perundingan, kedua pihak akan melakukan audiensi dengan perwakilan dunia usaha dan industri, di samping sesi khusus dengan LSM dan masyarakat madani (civil society organizations).
"Pada akhirnya, sebuah perjanjian perdagangan harus memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya pemangku kepentingan, baik dari kalangan dunia usaha maupun masyarakat madani. Oleh sebab itu, komunikasi harus terus dilakukan dan masukan serta kekhawatiran mereka harus mendapat perhatian," ujar Iman. (gir)
Saat ini, perundingan EU CEPA mulai memasuki putaran ke-4 pada tanggal 19-23 Februari 2018 di Surakarta, Jawa Tengah. Perundingan ini merupakan kelanjutan Putaran ke-3 yang dilaksanakan pada bulan September 2017 di Brussels, Belgia.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, dan terdiri dari wakil berbagai instansi pemerintah yang berwenang atas isu-isu yang dirundingkan. Sementara Ketua Juru Runding Uni Eropa adalah Helena König, Director for Asia and Latin Amerika, Directorate General for Trade, European Commission.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khusus pada putaran ke-4 ini, Indonesia akan mengintensifkan perundingan akses pasar dan pembahasan naskah perjanjian.
Perundingan I-EU CEPA akan menjadi perundingan yang paling ambisius yang pernah dilakukan Indonesia, di mana Indonesia dan EU menargetkan eliminasi tarif bea masuk untuk lebih dari 90 persen pos tarif.
"Perundingan I-EU CEPA merupakan perundingan bilateral terluas dan terdalam yang pernah dijalani Indonesia, karena kedua pihak sepakat untuk mewujudkan sebuah perjanjian yang modern dan komprehesif yang tidak saja menempatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa ke tingkatan lebih tinggi, tetapi juga mengikat kedua ekonomi ke dalam mata rantai nilai yang saling menguntungkan untuk memasuki pasar ketiga," kata Imam.
Imam menjelaskan, peningkatan ekspor ke Uni Eropa dan investasi dari benua tersebut berikut barang dan jasa yang diperlukan untuk investasi itu merupakan target utama Pemerintah Indonesia.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi telah menetapkan perundingan I-EU CEPA sebagai salah satu prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2018. Selain isu substansi perundingan, jangka waktu penyelesaian dan implementasi perundingan juga menjadi perhatian khusus Pemerintah.
"Dibutuhkan akselerasi penyelesaian perundingan untuk mencegah beralihnya pangsa pasar Indonesia di Eropa ke negara pesaing yang telah memiliki perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Namun target penyelesaian yang cepat seyogyanya tidak mengorbankan kepentingan Indonesia dan kualitas perjanjian itu sendiri," jelas Iman
Lobi Penolakan Sawit
Imam menambahkan, salah satu kepentingan Indonesia adalah penyelesaian isu hambatan yang dihadapi oleh produk minyak kelapa sawit (palm oil) Indonesia di pasar Uni Eropa.
Salah satu kasus yang disorot secara khusus adalah keputusan Parlemen Eropa tanggal 17 Januari 2018 terkait peningkatan penggunaan renewable energy menjadi 35 persen pada tahun 2030 dan penerapan phase-out bagi kontribusi biofuels yang berasal dari palm oil pada tahun 2021.
Indonesia menyayangkan keputusan Parlemen Eropa yang bersifat diskriminatif dengan membedakan palm oil dari biofuels berbahan dasar tanaman lainnya. Kedua pihak akan mengadakan sesi khusus pembahasan isu keberlanjutan dan palm oil di tengah-tengah perundingan di Surakarta ini.
Indonesia dan Uni Eropa juga terus melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mencapai perjanjian yang saling menguntungkan. Di sela-sela perundingan, kedua pihak akan melakukan audiensi dengan perwakilan dunia usaha dan industri, di samping sesi khusus dengan LSM dan masyarakat madani (civil society organizations).
"Pada akhirnya, sebuah perjanjian perdagangan harus memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya pemangku kepentingan, baik dari kalangan dunia usaha maupun masyarakat madani. Oleh sebab itu, komunikasi harus terus dilakukan dan masukan serta kekhawatiran mereka harus mendapat perhatian," ujar Iman. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK