Januari, Belanja Pemerintah Didorong Pembayaran Bunga Utang

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan mencatat, belanja pemerintah pusat hingga akhir Januari 2018 baru mencapai Rp63,8 triliun atau sekitar 4,4 persen dari target tahun ini. Dari total belanja tersebut, realisasi paling tinggi tercatat pada pembayaran bunga utang yang mencapai Rp23,2 triliun atau sekitar 9,7 persen dari target.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, belanja pemerintah pusat di akhir Januari 2018 didorong oleh belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp19,7triliun dan belanja non KL sebesar Rp44,1 triliun. Realisasi belanja K/L baru tercatat sebesar 2,3 persen dari total target APBN 2018, sedangkan realisasi belanja non KL mencapai 7,3 persen.

"Belanja non K/L tahun ini Rp44,1 triliun atau lebih tinggi dari tahun lalu Rp42,5 triliun. Pembayaran bunga utang terjadi kenaikan menjadi Rp23,2 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu Rp22,6 triliun," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (21/2).

Lihat juga: Januari, Defisit APBN Capai Rp37 Triliun

Hingga akhir Januari 2017, total utang pemerintah , total utang pemerintah mencapai Rp3.958,7 triliun, bertambah Rp20 triliun dibanding posisi akhir tahun lalu Rp3.938,7 triliun Utang tersebut didominasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.206,38 triliun atau 81 persen dari total utang pemerintah.

Kendati total utang pemerintah nyaris menembus Rp4.000 triliun, rasio utang pemerintah disebut terjaga di kisaran 29 persen terhadap PDB. Selain itu, realisasi tingkat bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) 3 bulan dinilai Sri Mulyani cukup menggembirakan. Hingga 31 Januari 2018, realisasi tingkat bunga SPN tercatat sebesar 3,95 persen, jauh dibawah asumsi APBN 2018 sebesar 5,2 persen.

Lihat juga: Total Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.000 Triliun

Selain membayar bunga utang, pemerintah juga mencatat telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp21,4 triliun. Pembiayaan tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp15,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp5,9 triliun.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga merinci, realisasi belanja K/L masih didorong oleh belanja pegawai yang mencapai Rp11,3 triliun atau 4,9 persen dari target. Belanja K/L juga didorong oleh belanja sosial yang mencapai Rp5,3 triliun atau 6,9 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja barang dan belanja modal masing-masing baru mencapai Rp2,1 triliun dan Rp1 triliun atau belum mencapai satu persen dari target.