Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana melelang Surat Utang Negara (SUN) pada 30 Januari 2018 mendatang guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Pada lelang tersebut, pemerintah memasang target indikatif sebesar Rp17 triliun dan maksimal Rp25,5 triliun.
Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Jumat (26/1), pemerintah akan menerbitkan dua seri Surat Perbendaharaaan Negara (SPN) yang merupakan penerbitan baru
(new issuance) yakni SPN03180430 dan SPN12190131.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melelang tiga seri obligasi negara berstatus penerbitan kembali
(reopening) yaitu FR0063 dengan bunga kupon 5,625 dan tenor lima tahun, FR0064 dengan bunga kupon 6,125 persen dan tenor 10 tahun, serta FR0065 dengan bunga kupon 6,625 persen dengan tenor 15 tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penjualan SUN akan dilaksanakan menggunakan sistem lelang yang diselenggarakan Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2002. Lelang ini bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam
(multiple price).Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif
(competitive bids) akan membayar sesuai dengan imbal hasil
(yield) yang diajukan. Sementara itu, pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif
(non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang
(weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.
Dalam tiga pekan terakhir, pemerintah telah melakukan empat kali lelang surat utang yang masing-masing terdiri dari dua kali lelang SUN dan dua kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dari empat kegiatan tersebut, pemerintah berhasil mendapatkan total pembiayaan sebesar Rp72,63 triliun.
Sekedar informasi, pada tahun ini, pemerintah membutuhkan pembiayaan sebanyak Rp783,2 triliun yang akan dipenuhi dari pinjaman Rp55,8 triliun pinjaman dan penerbitan SBN Rp727,4 triliun. Angka ini dibutuhkan demi menambal defisit APBN yang ditargetkan di angka 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun ini.
Namun, jumlah penerbitan SBN ini kemudian ditambah lagi dengan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) jatuh tempo sebesar Rp119 triliun. Dengan demikian, angka total SBN yang diterbitkan pemerintah tahun ini rencananya sebesar Rp846,4 triliun.
(agi)