Pemerintah Gesek Kartu Kredit, Transaksi Bisa Naik Dobel

SAH & Agustiyanti, CNN Indonesia | Rabu, 21/02/2018 18:35 WIB
Pemerintah Gesek Kartu Kredit, Transaksi Bisa Naik Dobel Rencana pemerintah menggunakan kartu kredit untuk belanja barang dapat mendorong transaksi kartu kredit di tahun ini hingga naik dua kali dari tahun lalu. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) menilai, rencana pemerintah menggunakan kartu kredit untuk belanja barang dapat mendorong transaksi kartu kredit di tahun ini naik hingga dua kali lipat.

Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi kartu kredit pada tahun lalu tercatat sebesar Rp297,56 triliun, hanya tumbuh 5,8 persen dibanding 2016 sebesar Rp281,02 triliun.

General Manager AKKI Steve Martha memperkirakan transaksi kartu kredit akan terdongkrak jika pemerintah merealisasikan belanja barang menggunakan kartu kredit. Sebenarnya menurut Steve, aktivitas belanja dengan kartu kredit yang akan dilakukan pemerintah ini sudah lumrah dilakukan oleh korporasi.


"Sekarang kan sebenarnya sudah ada corporate card (kartu kredit untuk korporasi). Kalau pemerintah benar akan menerapkan di tahun ini, tentu potensinya besar sekali. Mungkin transaksi bisa naik dua kali lipat," ujar Steve kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/2).


Pemerintah rencananya, akan menggunakan kartu kredit untuk transaksi belanja barang dalam bentuk belanja operasional, nonoperasional, persediaan, sewa, pemeliharaan, hingga perjalanan dinas.

Steve menjelaskan, selama ini, sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama pejabat tentu sudah awam dengan kartu kredit. Mereka kadang juga menggunakan kartu kredit pribadinya untuk transaksi perjalanan dinas yang kemudian diganti negara dengan menggunakan uang tunai.

"Saya rasa yang dilakukan Ibu Sri mulyani, itu juga memindahkan transaksi yang semula ada di kartu pribadi menjadi kartu korporasi," terang dia.


Pemimpin Divisi Bisnis Kartu BNI Okki Rushartomo menuturkan, saat ini transaksi belanja barang menggunakan kartu kredit belum diwajibkan. Namun, Kemenkeu menyarankan penggunaan kartu kredit korporasi untuk satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menggunakan kartu kredit agar lebih transparan dan akuntable.

"Potensi nilai transaksi dari penggunaan kartu kredit oleh Kementerian keuangan secara total melebihi Rp5 triliun dalam satu tahun, belum termasuk satuan kerja di Kementerian lain," terang Okki.

BNI sendiri menargetkan dapat membukukan transaksi kartu kredit Rp1 triliun dari satker-satker tersebut di tahun pertama implementasi kewajiban penggunaan kartu kredit. (bir)