BI Waspadai Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap Inflasi

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Kamis, 22/02/2018 17:17 WIB
BI Waspadai Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap Inflasi Bank Indonesia (BI) mewaspadai pengaruh kenaikan harga minyak dunia terhadap laju inflasi domestik yang dibidik di angka 3,5 persen plus minus satu persen pada 2018. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) mewaspadai pengaruh kenaikan harga minyak dunia terhadap laju inflasi domestik yang dibidik di angka 3,5 persen plus minus satu persen pada 2018.

"Saya melihatnya adalah harga minyak dunia itu bisa berdampak ke inflasi," ujar Gubernur BI Agus D.W Martowardojo usai memberi kuliah umum di Perbanas Institute, Rabu (21/2).

Semula, BI memperkirakan harga minyak akan berada di kisaran US$51 per barel, meski asumsi makro untuk harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 ditetapkan pada angka US$48 per barel.

"Kemarin kami perkirakan harga minyak itu rata-rata di angka US$51 per barel. Tetapi dengan melihat kondisi kemarin, kami perkirakan mungkin rata-rata harga minyak akan bisa dikisaran US$60 per barel," katanya.


Sayangnya, Agus belum merinci lebih jauh terkait dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap inflasi Indonesia. Selain itu, ia juga belum memberikan gambaran lebih jelas mengenai antisipasi dari BI agar inflasi tetap terjaga di target yang ditetapkan.

Namun, ia memastikan BI dan pemerintah terus berupaya menjaga inflasi dari sisi gejolak harga pangan (volatile foods). Hal ini agar dampak naik turunnya harga pangan tak ikut-ikutan membayangi inflasi.

"Sepanjang kami bisa jaga volatile foods ada di bawah 4 persen, itu inflasi (secara keseluruhan) tetap bisa di angka 3,5 persen," imbuhnya.

Kendati begitu, dari sisi fiskal, kenaikan harga minyak dunia tak serta merta mengerek belanja pemerintah. Sebab, pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang secara otomatis terpengaruh oleh kenaikan harga minyak dunia diperkirakan masih minim dampaknya.

Hal ini karena alokasi anggaran pemerintah untuk subsidi BBM sudah semakin minim dari tahun ke tahun. Selain itu, pemberian subsidi juga telah diperketat dengan memastikan subsidi lebih tepat sasaran.

"Jadi itu sesuatu yang tidak terlalu berdampak pada fiskal, tetapi kalau seandainya di tingkat penyaluran ada pengaruh ke Pertamina dan PLN, selama ini kami sudah lihat disiplin anggarannya, itu sudah dilakukan oleh Pertamina dan PLN. Nanti akan dilakukan audit oleh BPK, kemudian akan diajukan oleh Menteri Keuangan kepada DPR," terangnya. (lav/lav)