Pemerintah Masih Galau Tetapkan Premi Restrukturisasi Bank

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan, aturan soal Premi Restrukturisasi Perbankan (PRP) akan selesai pada tahun ini, kendati premi tersebut kemungkinan baru akan dipungut pada 2021 mendatang.

"Belum (dipungut tahun ini). Kalau peraturannya saja, saya rasa bisa tahun ini, tapi pelaksanaannya butuh waktu," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah di kawasan Senayan, Rabu (28/2).

Halim menjelaskan, saat ini para pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, LPS, industri perbankan, hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih berusaha menyelesaikan skema dan besaran pungutan premi.

Dari sisi skema, Halim mengatakan, berbagai pihak masih belum menentukan apakah pungutan premi akan sama rata (flat) untuk setiap bank atau dibedakan berdasarkan risiko dari masing-masing bank.

Lihat juga: Bank Besar Untung, Bank Kecil 'Buntung'

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dikatakan bahwa besaran pungutan seharusnya disamaratakan. Namun, ada beberapa pertimbangan agar besaran pungutan ditentukan berdasarkan risiko bank agar lebih adil.

Selain itu, pihaknya juga masih membahas apakah pungutan PRP dapat mengambil porsi dari pungutan premi penjaminan yang saat ini telah dilakukan oleh LPS kepada pelaku perbankan.

"Ada diskusi, memungkinkan atau tidak bila bank tetap membayar 0,2 persen (untuk pungutan premi penjaminan), tapi dari 0,2 persen ini di-split (dibagi) sebagian untuk penjaminan, dan sebagian untuk premi restrukturisasi," katanya.

Lihat juga: Tren Penurunan Bunga Deposito Masih Berlanjut

Sedangkan dari sisi besaran pungutan, saat ini belum ada angka pasti berapa persen dana dari bank yang harus disetor sebagai PRP.

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menambahkan, belum akan dipungutnya premi PRP tahun ini antara lain karena pihaknya turut mempertimbangkan kondisi likuiditas bank. Saat ini, menurut dia, perbankan masih perlu waktu untuk mengelola likuiditasnya lantaran kinerja pertumbuhan kredit dan perbaikan kualitas kredit masih membayangi kondisi keuangan bank.

"Artinya, perbankan diberi waktu untuk mempersiapkan diri, misal mungkin untuk menyisihkan modal, banyaklah opsinya," kata Fauzi pada kesempatan yang sama. (agi)