ANALISIS
'Putar Otak' Amankan Subsidi Saat Harga Minyak Melesat
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Kamis, 01 Mar 2018 15:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Akhir pekan yang seharusnya membawa keceriaan justru menyisakan muram di wajah para pengguna kendaraan. Betapa tidak? Sabtu (24/2) lalu, pemerintah tiba-tiba menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dengan kisaran perubahan Rp300-Rp750 per liter. Kenaikan merata di seluruh bahan bakar nonsubsidi.
Di tataran makro ekonomi, selisih antara harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada tahun berjalan jauh melebihi asumsi yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Tercatat, realisasi ICP pada Januari mencapai US$65,59 per barel atau melonjak 36,64 persen dari asumsi APBN 2018 yang hanya US$48 persen.
Hal itu mendorong pemerintah untuk mengkaji perombakan pagu subsidi energi dalam APBN 2018.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro memperkirakan harga minyak mentah dunia akan bergerak di kisaran US$65-US$70 per barel atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun lalu yang bergerak di kisaran US$55-US$60 per barel.
"Fluktuasi harian bisa lebih tinggi dan rendah dari rata-rata itu," ujar Komaidi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/2).
Komaidi mengungkapkan, tren penguatan harga minyak dunia terjadi seiring dengan pemulihan perekonomian global, termasuk di negara-negara konsumen minyak terbesar dunia, seperti Amerika Serikat (AS), China, Brazil, Rusia, dan India.
Selain itu, berlanjutnya komitmen pemangkasan produksi minyak mentah oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga memberikan sentimen positif pada harga.
Di sisi lain, peningkatan produksi minyak shale AS yang akan menambah pasokan minyak global bakal membatasi lonjakan harga minyak.
"Kalau produksi minyak shale AS bisa dijaga dan tidak terlalu banyak yang diproduksi harga bisa tinggi. Kalau mereka (AS) mengejar produksi, harga minyak bisa tertekan lebih rendah," katanya.
Harga minyak mentah acuan Brent memang terus menanjak sejak awal 2016, dari level bawah US$30 per barel hingga awal mencapai US$60 per barel sampai awal 2017. Bahkan, pada Januari lalu sempat menembus US$70 per barel, meski setelah itu kembali turun seiring peningkatan produksi AS dan tren penguatan dolar AS.
"ICP biasanya mendekati harga Brent. Bahkan, di titik-titik tertentu bisa lebih tinggi dari Brent," ujar Komaidi.
Kenaikan harga minyak dunia mau tak mau akan berimbas pada harga jual energi di Indonesia, baik yang berupa Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG) maupun listrik.
Sesuai Undang-undang APBN 2018, pemerintah memberikan subsidi atas penjualan jenis BBM solar dan minyak tanah, LPG tabung 3 kilogram (kg), dan tarif listrik pelanggan rumah tangga golongan 450 VoltAmpere (VA) dan sebagian pelanggan rumah tangga golongan 900 VA.
Skema pemberian subsidi yang dilakukan pemerintah ialah pembayaran selisih harga keekonomian di pasaran dengan harga jual yang diterima masyarakat.
Sebagai gambaran, harga solar bersubsidi dipatok Rp5.150 per liter dengan besaran subsidi Rp500 per liter. Padahal, harga pasaran solar mencapai Rp9.250 per liter. Kemudian, harga LPG bersubsidi dijual sekitar Rp5 ribu per kg. Sementara, harga pasarnya di atas Rp10 ribu per kg.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp94,53 triliun dengan asumsi harga ICP sebesar US$48 per barel. Rp46,87 triliun di antaranya akan digunakan untuk mensubsidi BBM jenis solar dan minyak tanah sebanyak 16,23 juta kilo liter (kl) serta 6,45 juta kilogram (kg) LPG yang disalurkan dalam bentuk elpiji 3 kg bersubsidi bagi rakyat miskin.
Kemudian, Rp47,66 triliun sisanya merupakan subsidi listrik setelah adanya carry over sebesar Rp5 triliun dari kebutuhan subsidi listrik tahun berjalan yang sebesar Rp52,66 triliun.
Subsidi listrik tersebut diperuntukkan bagi 23 juta pelanggan listrik rumah tangga golongan 450 VoltAmpere (VA) dan sekitar 6,5 juta pelanggan listrik golongan 900 VA.
Dengan tren kenaikan harga minyak dunia, selisih antara harga keekonomian dengan harga jual ke masyarakat penerima subsidi berpotensi melebar. Pasalnya, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM dan listrik hingga 2019. Tahun politik rupanya memaksa pemerintah mengambil kebijakan yang populis, mengingat 2019 merupakan tahun Pemilihan Presiden.
"Idealnya, jika pemerintah ingin harga tidak naik, maka harus diberikan tambahan subsidi. Itu konsekuensi logis," imbuhnya.
Tahun lalu, dengan asumsi ICP US$48 per barel dan rata-rata harga minyak di kisaran US$55-60 per barel, pembayaran subsidi energi mencapai Rp97,6 triliun atau bengkak dari pagu semula Rp89,9 triliun.
Rinciannya, pembayaran subsidi untuk BBM dan LPG 3 kg mencapai Rp47 triliun atau lebih tinggi dari pagunya yang sebesar Rp44,5 triliun. Kemudian, pembayaran subsidi listrik juga lebih besar dari alokasinya yaitu dari Rp45,4 triliun menjadi Rp50,6 triliun.
Jika pemerintah berniat menanggung pembengkakan subsidi, pemerintah bisa merevisi alokasi subsidi energi di APBN Perubahan 2018. Namun, jika jumlahnya tak signifikan, mau tak mau perusahaan minyak akan ikut menanggung selisih harga tersebut. Karenanya, tak aneh jika perseroan akhirnya meningkatkan harga jual produk yang tidak mendapatkan subsidi.
Solusinya, lanjut Komaidi, pemerintah bisa memberikan keringanan pada perseroan baik PT Pertamina (Persero) maupun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam hal kewajiban pembayaran pajak maupun setoran deviden.
Cara ini, menurut Komaidi, secara administratif lebih mudah dilakukan dibandingkan harus merevisi alokasi subsidi APBN 2018.Namun, negara harus rela berkorban dari sisi penerimaan.
"Ini sebenarnya masalah kantong kanan dan kantong kiri tetapi secara administrasi tidak ada yang dilanggar," ujarnya.
Keuntungan Hanya Sebatas Postur Fiskal
Kenaikan harga minyak sebenarnya berdampak positif secara fiskal di mana setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel dompet negara menebal sekitar Rp1,1 triliun. Hal itu sempat diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati awal tahun lalu.
"Ini sudah netto, artinya penerimaan dikurangi belanja yang terkait dengan ICP ini hasilnya positif," ujar Sri Mulyani.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Eko Listiyanto mengingatkan, model ekonomi yang digunakan untuk menghitung dampak kenaikan minyak tersebut hanya sebatas postur fiskal bukan ekonomi secara umum.
Kenaikan harga minyak dunia biasanya memang diikuti kenaikan harga komoditas yang akan berdampak positif pada penerimaan pajak.
"Kalau harga minyak masih di atas US$60 per barel mungkin masih positif untuk APBN, tetapi kalau sudah US$70 per barel mungkin akan banyak negatifnya. Selain dari membengkaknya subsidi juga dari koreksi neraca BUMN yang banyak menggunakan energi," terang dia.
Pemerintah, sambung Eko, bisa saja tak memperbesar subsidi. Namun, demi menjaga kondisi kesehatan keuangan Pertamina dan PLN, pemerintah bisa mengambil opsi penambahan suntikan modal. Namun, hal itu perlu dibahas lebih lanjut dengan DPR.
"Dengan PMN, perusahaan bisa tetap melakukan ekspansi," ucapnya.
Lebih lanjut, kenaikan harga minyak dunia juga berpotensi mengerek inflasi. Hal ini sudah terlihat dari langkah Pertamina yang mengerek harga jual BBM non subsidi baru-baru ini demi mengkompensasi kenaikan harga tersebut. Untuk itu, pemerintah harus berupaya mengendalikan inflasi agar tidak melampaui target tahun ini yang dipatok 3,5 persen.
"Di Indonesia, sumber inflasi pada dasarnya hanya dua dari sisi pangan dan energi," pungkasnya. (lav/bir)
Di tataran makro ekonomi, selisih antara harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada tahun berjalan jauh melebihi asumsi yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Tercatat, realisasi ICP pada Januari mencapai US$65,59 per barel atau melonjak 36,64 persen dari asumsi APBN 2018 yang hanya US$48 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu mendorong pemerintah untuk mengkaji perombakan pagu subsidi energi dalam APBN 2018.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro memperkirakan harga minyak mentah dunia akan bergerak di kisaran US$65-US$70 per barel atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun lalu yang bergerak di kisaran US$55-US$60 per barel.
Komaidi mengungkapkan, tren penguatan harga minyak dunia terjadi seiring dengan pemulihan perekonomian global, termasuk di negara-negara konsumen minyak terbesar dunia, seperti Amerika Serikat (AS), China, Brazil, Rusia, dan India.
Selain itu, berlanjutnya komitmen pemangkasan produksi minyak mentah oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga memberikan sentimen positif pada harga.
Di sisi lain, peningkatan produksi minyak shale AS yang akan menambah pasokan minyak global bakal membatasi lonjakan harga minyak.
"Kalau produksi minyak shale AS bisa dijaga dan tidak terlalu banyak yang diproduksi harga bisa tinggi. Kalau mereka (AS) mengejar produksi, harga minyak bisa tertekan lebih rendah," katanya.
Harga minyak mentah acuan Brent memang terus menanjak sejak awal 2016, dari level bawah US$30 per barel hingga awal mencapai US$60 per barel sampai awal 2017. Bahkan, pada Januari lalu sempat menembus US$70 per barel, meski setelah itu kembali turun seiring peningkatan produksi AS dan tren penguatan dolar AS.
"ICP biasanya mendekati harga Brent. Bahkan, di titik-titik tertentu bisa lebih tinggi dari Brent," ujar Komaidi.
Kenaikan harga minyak dunia mau tak mau akan berimbas pada harga jual energi di Indonesia, baik yang berupa Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG) maupun listrik.
Sesuai Undang-undang APBN 2018, pemerintah memberikan subsidi atas penjualan jenis BBM solar dan minyak tanah, LPG tabung 3 kilogram (kg), dan tarif listrik pelanggan rumah tangga golongan 450 VoltAmpere (VA) dan sebagian pelanggan rumah tangga golongan 900 VA.
Skema pemberian subsidi yang dilakukan pemerintah ialah pembayaran selisih harga keekonomian di pasaran dengan harga jual yang diterima masyarakat.
Sebagai gambaran, harga solar bersubsidi dipatok Rp5.150 per liter dengan besaran subsidi Rp500 per liter. Padahal, harga pasaran solar mencapai Rp9.250 per liter. Kemudian, harga LPG bersubsidi dijual sekitar Rp5 ribu per kg. Sementara, harga pasarnya di atas Rp10 ribu per kg.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp94,53 triliun dengan asumsi harga ICP sebesar US$48 per barel. Rp46,87 triliun di antaranya akan digunakan untuk mensubsidi BBM jenis solar dan minyak tanah sebanyak 16,23 juta kilo liter (kl) serta 6,45 juta kilogram (kg) LPG yang disalurkan dalam bentuk elpiji 3 kg bersubsidi bagi rakyat miskin.
Kemudian, Rp47,66 triliun sisanya merupakan subsidi listrik setelah adanya carry over sebesar Rp5 triliun dari kebutuhan subsidi listrik tahun berjalan yang sebesar Rp52,66 triliun.
 Siasat tahan subsidi bengkak (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi). |
Subsidi listrik tersebut diperuntukkan bagi 23 juta pelanggan listrik rumah tangga golongan 450 VoltAmpere (VA) dan sekitar 6,5 juta pelanggan listrik golongan 900 VA.
Dengan tren kenaikan harga minyak dunia, selisih antara harga keekonomian dengan harga jual ke masyarakat penerima subsidi berpotensi melebar. Pasalnya, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM dan listrik hingga 2019. Tahun politik rupanya memaksa pemerintah mengambil kebijakan yang populis, mengingat 2019 merupakan tahun Pemilihan Presiden.
"Idealnya, jika pemerintah ingin harga tidak naik, maka harus diberikan tambahan subsidi. Itu konsekuensi logis," imbuhnya.
Tahun lalu, dengan asumsi ICP US$48 per barel dan rata-rata harga minyak di kisaran US$55-60 per barel, pembayaran subsidi energi mencapai Rp97,6 triliun atau bengkak dari pagu semula Rp89,9 triliun.
Rinciannya, pembayaran subsidi untuk BBM dan LPG 3 kg mencapai Rp47 triliun atau lebih tinggi dari pagunya yang sebesar Rp44,5 triliun. Kemudian, pembayaran subsidi listrik juga lebih besar dari alokasinya yaitu dari Rp45,4 triliun menjadi Rp50,6 triliun.
Jika pemerintah berniat menanggung pembengkakan subsidi, pemerintah bisa merevisi alokasi subsidi energi di APBN Perubahan 2018. Namun, jika jumlahnya tak signifikan, mau tak mau perusahaan minyak akan ikut menanggung selisih harga tersebut. Karenanya, tak aneh jika perseroan akhirnya meningkatkan harga jual produk yang tidak mendapatkan subsidi.
Solusinya, lanjut Komaidi, pemerintah bisa memberikan keringanan pada perseroan baik PT Pertamina (Persero) maupun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam hal kewajiban pembayaran pajak maupun setoran deviden.
Cara ini, menurut Komaidi, secara administratif lebih mudah dilakukan dibandingkan harus merevisi alokasi subsidi APBN 2018.Namun, negara harus rela berkorban dari sisi penerimaan.
"Ini sebenarnya masalah kantong kanan dan kantong kiri tetapi secara administrasi tidak ada yang dilanggar," ujarnya.
 Data rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) bulanan 2015-2017. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi). |
Keuntungan Hanya Sebatas Postur Fiskal
Kenaikan harga minyak sebenarnya berdampak positif secara fiskal di mana setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel dompet negara menebal sekitar Rp1,1 triliun. Hal itu sempat diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati awal tahun lalu.
"Ini sudah netto, artinya penerimaan dikurangi belanja yang terkait dengan ICP ini hasilnya positif," ujar Sri Mulyani.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Eko Listiyanto mengingatkan, model ekonomi yang digunakan untuk menghitung dampak kenaikan minyak tersebut hanya sebatas postur fiskal bukan ekonomi secara umum.
Kenaikan harga minyak dunia biasanya memang diikuti kenaikan harga komoditas yang akan berdampak positif pada penerimaan pajak.
"Kalau harga minyak masih di atas US$60 per barel mungkin masih positif untuk APBN, tetapi kalau sudah US$70 per barel mungkin akan banyak negatifnya. Selain dari membengkaknya subsidi juga dari koreksi neraca BUMN yang banyak menggunakan energi," terang dia.
Pemerintah, sambung Eko, bisa saja tak memperbesar subsidi. Namun, demi menjaga kondisi kesehatan keuangan Pertamina dan PLN, pemerintah bisa mengambil opsi penambahan suntikan modal. Namun, hal itu perlu dibahas lebih lanjut dengan DPR.
"Dengan PMN, perusahaan bisa tetap melakukan ekspansi," ucapnya.
Lihat juga:Permintaan Kuat Dongkrat Harga Minyak Dunia |
Lebih lanjut, kenaikan harga minyak dunia juga berpotensi mengerek inflasi. Hal ini sudah terlihat dari langkah Pertamina yang mengerek harga jual BBM non subsidi baru-baru ini demi mengkompensasi kenaikan harga tersebut. Untuk itu, pemerintah harus berupaya mengendalikan inflasi agar tidak melampaui target tahun ini yang dipatok 3,5 persen.
"Di Indonesia, sumber inflasi pada dasarnya hanya dua dari sisi pangan dan energi," pungkasnya. (lav/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK