Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengkaji kembali kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan di tahun depan.
Dalam laporannya kepada Jokowi, Bambang menyebut, PKH bisa ditingkatkan sekitar 16 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Namun, Jokowi meminta PKH bisa mencapai 20 persen dari total pengeluaran rumah tangga, naik dari sekitar 10 persen di tahun ini.
"Tadi yang saya minta waktu bertemu 20 persen. Tolong dihitung sekali lagi agar betul-betul keluarga prasejahtera ini ditangani secepat-cepatnya," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (5/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, pemerintah telah menyalurkan PKH kepada 10 juta keluarga dengan besaran sekitar 10 persen dari total pengeluaran rumah tangga.
Jokowi menghitung, dengan alokasi anggaran tahun ini yang mencapai sekitar Rp50 triliun, anggaran PKH dapat ditambah sekitar Rp20 triliun di tahun depan.
Mantan Wali Kota Solo ini meyakini, penambahan itu nantinya dapat menekan angka kemiskinan hingga di bawah sembilan persen seperti yang ditargetkan pemerintah di tahun depan.
"Itu bisa dipastikan kalau sekali lagi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Kuncinya ada di situ," kata Jokowi.
Secara terpisah, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, jajarannya akan membuat simulasi seperti yang diharapakan Jokowi. Permintaan Presiden pastinya akan berdampak terhadap anggaran keseluruhan.
"Pasti akan ada dampak. Tentunya harus disesuaikan dulu dengan ketersediaan anggaran. Tapi secara mekanisme itu sangat bisa dilakukan," tutur Bambang.
Untuk itu, menurut Bambang, ia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kemungkinan kenaikan anggaran PKH.
(agi)