Pengusaha Minta Pemerintah Cegah Uni Eropa Larang Impor CPO

SAH, CNN Indonesia | Selasa, 06/03/2018 22:37 WIB
Pengusaha Minta Pemerintah Cegah Uni Eropa Larang Impor CPO Kamar Dagang Indonesia (Kadin) ingin pemerintah melobi Uni Eropa membatalkan rencana pelarangan impor minyak sawit mentah (CPO) pada 2021 mendatang. (CNN Indonesia/Agustiyanti)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ingin pemerintah melobi Uni Eropa untuk membatalkan rencana pelarangan impor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di tahun 2021 mendatang.

Ketua umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pemerintah harus bisa meyakinkan Uni Eropa, Indonesia memiliki industri sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable).

"Saya juga bicara ke Uni Eropa, diperlukan lobi-lobi, Indonesia harus memaparkan bahwa industri kelapa sawit Indonesia sudah melakukan business practice yang sustainable," terang Rosan di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (6/3).



Rosan mengatakan, Kadin Indonesia saat ini sudah bekerjasama dengan Malaysia dalam meyakinkan Uni Eropa bahwa CPO adalah komoditas yang lebih efisien untuk digunakan sebagai bio-fuel dibandingkan minyak nabati lainnya.

Saat ini, menurut dia, industri Kelapa Sawit di tanah air melibatkan sekitar 13 juta tenaga kerja. Dengan demikian, jika ekspor kelapa sawit ke Eropa di larang, maka dampaknya kan masif bagi perekonomian di dalam negeri.

"Jadi Indonesia memang harus fight karena industri ini melibatkan secara tidak langsung 13 juta orang. Kami ingin agar kebijakan Uni Eropa ini jangan diberlakukan," kata Rosan.


Besarnya dampak industri kelapa sawit bagi kesejahteraan banyak orang, menurut dia, dapat digunakan sebagai alat negosiasi dalam perundingan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement/Indonesia-EU CEPA).

"Ini bisa dipakai sebagai alat negosiasi. Indonesia harus fight, tidak bisa tidak," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah hendak melakukan lobi terhadap Uni Eropa terkait rencana pelarangan impor kelapa sawit sebagai bahan baku bio-fuel. Rencananya, perundingan ini akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (agi/agi)