Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memperkirakan akan terjadi perputaran ekonomi dengan nilai mencapai Rp4 triliun dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Transaksi belanja itu dinilai akan menguntungkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan belanja kampanye sekitar Rp4 triliun akan berputar dari para pasangan calon peserta Pilkada 2018, terutama untuk berbagai kebutuhan atribut kampanye.
"Hal itu belum termasuk anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak yang berasal dari pemerintah mencapai Rp20 triliun. Ini sangat berdampak pada aktivitas bisnis, khususnya pelaku UMKM dengan kenaikan order dan omzet," ungkapnya dalam keterangan tertulis dikutip Senin (26/2).
Seperti diketahui, Pilkada serentak 2018 akan dilaksanakan di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 Kabupaten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilkada di 17 provinsi, pasangan calon rata-rata merogoh kocek Rp75 miliar untuk belanja atribut kampanye, sehingga totalnya sudah mencapai 1,27 triliun. Bahkan di lima provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan, belanja kampanye bisa menembus lebih dari Rp100 miliar karena wilayah kampanye yang relatif luas.
Kadin memperkirakan peserta Pilkada di tingkat Kabupaten dan Kota rata-rata mengeluarkan dana belanja kampanye sekitar Rp10-20 miliar, bergantung luas wilayah dan jumlah penduduknya.
Menurut Sarman meyakini perputaran belanja kampanye dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi peluang emas bagi pengusaha UMKM. Pasalnya, sebagian besar kebutuhan atribut kampanye dapat diproduksi oleh UMKM seperti alat peraga, spanduk, umbul-umbul, baliho, backdrof, kaos, pin, leaflet dan lain lain.
Belum lagi untuk iklan di media massa, operasional tim sukses, konsumsi, transportasi, perlengkapan hiburan. Dampak tidak langsung, pedagang keliling juga dapat meraih keuntungan dari momentum kampanye di tempat terbuka.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengimbau seluruh pihak terkait mampu menjaga penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan aman, damai, dan demokratis agar tak mengganggu niat investor asing untuk menanamkan modal ke Indonesia.
"Menjadi tugas kita bersama agar menghindari kampanye berbau SARA (suku, agama, dan ras) yang dapat menimbulkan kegelisahan masyarakat dan aktivitas bisnis," ungkapnya.
(lav)