Sanksi Denda Tak Ampuh Dongkrak Kepatuhan Penyampaian SPT

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 08/03/2018 17:21 WIB
Sanksi Denda Tak Ampuh Dongkrak Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT tahunan pajak akan dikenakan denda Rp100 ribu untuk orang pribadi dan Rp1 juta untuk badan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengakui sanksi denda tidak cukup ampuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan.

SPT atas pembayaran pajak 2017 wajib disampaikan orang pribadi (OP) sebelum 31 Maret 2018 .Sementara, untuk wajib pajak badan, penyampaian SPT paling lambat 30 April 2018. Jika terlambat, WP orang pribadi akan dikenakan denda Rp100 ribu, sedangkan WP badan akan didenda Rp1 juta.

"Kepatuhan penyampaian SPT setiap tahun terus meningkat karena kesadaran, mungkin bukan karena sanksi denda yang Rp100 ribu tetapi karena kalau tidak lapor nanti akan ada sanksi diperiksa," ujar Robert di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (8/3).


Robert menyebutkan per hari ini, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT OP baru 3,9 juta wajib pajak. Meskipun melesat lebih dari 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, jumlah tersebut masih jauh dari realisasi pelaporan SPT OP tahun lalu yang mencapai 12,05 juta wajib pajak atau sekitar 72 persen dari total wajib pajak yang wajib lapor SPT sebanyak 16,6 juta.


Adapun tahun ini, DJP menargetkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT mencapai 80 persen dari total wajib pajak yang wajib lapor SPT yang ada di kisaran 18 juta.

Guna mengejar target tersebut, alih-alih merevisi besaran sanksi denda, Ditjen pajak akan fokus pada upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Hal tersebut dilakukan, antara lain, melalui imbauan langsung dan sosialisasi masif kepada masyarakat.

Robert pun mengklaim, hal tersebut berimbas pada tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal tersebut juga diiringi pingkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahun dengan rata-rata di kisaran tiga juta wajib pajak per tahun.

"Saat ini, wajib pajak yang terdaftar sudah 39 juta. Kesadaran masyarakat untuk mendaftar makin tinggi," ujarnya.


Salah satu upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal pelaporan SPT adalah menjemput bola dengan mendatangi instansi atau kantor tempat wajib pajak bekerja.

Hari ini, Robert pun mendatangi Gedung DPR untuk memfasilitasi para wakil rakyat yang ingin menyampaikan SPT OP secara elektronik (e-filling).

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi penyampaian SPT yang sudah sangat cepat dan mudah melalui e-filling. Bahkan, untuk tahun ini, ia hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk melengkapi SPT-nya. Untuk itu, tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak menunaikan kewajiban pelaporan SPT.

"Kami sebagai politisi tentu tidak ingin dicari-cari kesalahan karena urusan pajak yang seharusnya menjadi urusan yang mendasar bagi seorang warga negara," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo usai menyampaikan SPT. (agi/agi)