Turun Tahta dari BI, Agus Marto Fokus Jadi Wakil Ketua RW

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengaku bakal fokus menjadi Wakil Ketua Rukun Warga (RW) untuk kawasan rumahnya yang berada di Jl Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, usai pensiun dari kepemimpinanya di BI pada Mei tahun ini.

Sebelum menjadi Wakil Ketua RW, sebenarnya Agus sempat menjadi Ketua RW saat masih menjadi Menteri Keuangan periode 2010-2013. Alasannya, ia ingin mengubah situasi di lingkungan rumahnya lebih tertib.

"Saat itu, saya menjadi Ketua RW karena lingkungan saya tidak tertib, ada pemulung yang ambil sampah tidak tertib," cerita Agus, Jumat (9/3).

Selain itu, penghuni rumah di kawasan Jl Tirtayasa juga disebutnya tidak tertib karena melanggar aturan dalam membangun rumah. Ia mencontohkan rumah yang seharusnya hanya bisa dibangun dua lantai, dibangun hingga tiga lantai.

"Keamanan juga tidak baik, upaya pengumpulan sampah tidak berjalan. Jadi lingkungan tidak terjaga," jelas Agus.

Lihat juga: Tak Dicalonkan Jokowi, Agus Marto Dinilai Penuh Pertimbangan

Tak main-main, Agus turun tangan untuk mewawancarai langsung seluruh pelamar satpam di lingkungannya. Bahkan, ia juga memastikan seluruh satpam menggunakan seragam lengkap dengan topinya.

"Jadi yang mewawancarai menteri keuangan," imbuhnya sambil tertawa.

Ia mengaku mencintai seluruh pekerjaan yang pernah dilakoninya, dari ketua RW, wakil ketua RW, direksi bank, menteri keuangan, hingga gubernur BI saat ini. Menurut Agus, dari seluruh jabatan yang pernah diembannya tersebut, tak ada yang dirasakan terlalu berat.

Lihat juga: DPR Tentukan Nasib Perry Warjiyo Pimpin BI Akhir April

"Karena saat bekerja, bekerja dengan hati. Bila bekerja dengan hati tidak ada yang berat. Komitmen juga harus sayang dengan pekerjaan," tandas Agus.

Seperti diketahui, Agus akan mengakhiri jabatannya sebagai gubernur BI tahun ini. Presiden Joko Widodo telah mengusulkan calon tunggal, yakni Perry Warjiyo untuk menggantikan Agus.

Usulan tersebut diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Februari lalu. Nantinya, DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk Perry yang ditargetkan rampung di akhir April. (agi)