ANALISIS

Agus Martowardojo, dari Bankir jadi Bos BI

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Senin, 05/03/2018 08:00 WIB
Agus Martowardojo, dari Bankir jadi Bos BI Jelang berakhirnya kepemimpinan Agus Martowardojo di Bank Indonesia, ada gebrakan sistem pembayaran hasil tangan dingin bankir tersebut. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pucuk kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) akan berganti pada Mei 2018 mendatang. Masa jabatan Agus DW Martowardojo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur BI akan habis dan ia akan segera digantikan oleh sosok baru.

Hal itu tersirat dari keputusan Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) yang mengajukan nama tunggal untuk menggantikan kursi orang nomor satu di bank sentral. Adalah Perry Warjiyo, yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, sebagai calon gubernur pilihan yang baru.

Menilik sejarah daftar gubernur bank sentral, tidak ada seorang pun yang menduduki kursi tertinggi BI dalam dua periode sejak 1983 silam. Wajar jika Agus juga memegang jabatan untuk satu periode saja.


Lantas, seperti apa sosok Agus yang sekiranya akan menyandang status mantan gubernur tersebut pada Mei mendatang?

Agus Martowardojo, dari Bankir jadi Bos BIAgus Martowardojo mengawali karirnya di Bank of America pada 1984-1986. Sejak saat itu, ia mantap menginjakkan kaki di industri keuangan. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Agus mengawali karirnya di Bank of America pada 1984-1986. Sejak saat itu, ia mantap menginjakkan kaki di industri keuangan. Ia melompat ke sejumlah bank, seperti Bank Bumiputera, Bank Exim Indonesia.

Karirnya melesat setelah ia menjabat sebagai direktur pelaksana di Bank Mandiri pada 1999-2002. Kursi direktur utama Bank Permata dengan mudah didudukinya. Namun, ia kembali ke Bank Mandiri dan sukses menjabat sebagai direktur utama.

Di tengah kesibukannya sebagai direktur utama Bank Mandiri pada 2008 lalu, ia sempat masuk dalam bursa pencalonan gubernur BI bersaing dengan Raden Pardede. Lawannya bukan orang biasa, melainkan ekonom bergelar Phd dari Boston University.

Namun, Agung Laksono, yang kala itu menjabat sebagai ketua DPR, menolak dua calon yang diajukan Susilo Bambang Yudhoyono. Agus pun harus berbesar hati menunda keinginannya menjadi bos BI.


Tidak berselang lama, Agus malah dipercaya menjabat sebagai menteri keuangan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Jabatan itu diberikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden pada era itu, setelah Sri Mulyani Indrawati hijrah ke Bank Dunia.

Pada 2013 lalu, SBY kembali mempercayakan Agus untuk menjadi pemangku kebijakan di sektor moneter. Ia menggantikan Darmin Nasution yang habis masa jabatannya pada Mei 2013.

Kepala Ekonom dari Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih melihat, awal karir Agus di bank sentral memang tak mudah. Hal ini dikarenakan defisit transaksi berjalan (Currenct Account Deficit/CAD) minus 4,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski membutuhkan waktu yang tidak bisa dibilang singkat, Agus rupanya cukup piawai dalam mengendalikan CAD.

"Selama lima tahun, akhirnya CAD yang awal pak Agus masuk bermasalah, sekarang bisa membaik ke angka 1,7 persen dari PDB. Ini menandakan pak Agus mampu mengatasi masalah. Karena, kalau CAD minus itu Indonesia bisa dianggap berisiko oleh investor luar," tutur Lana kepada CNNIndonesia, Kamis (1/3).


Selain karena soal CAD, Agus pernah pula dihadapkan pada tekanan penurunan suku bunga acuan di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kala itu, pertumbuhan ekonomi cukup rendah dan inflasi membengkak tinggi. Namun, lagi-lagi, menurutnya, Agus berhasil melalui tekanan itu.

Sebagai pengambil kebijakan moneter, tentu tak mudah bagi Agus untuk menstabilkan CAD, dengan tuntutan suku bunga acuan diturunkan juga. Belum lagi, BI harus pula menjaga nilai tukar rupiah.

"Memang, saat itu jadi tekanan, karena tidak mudah untuk mendapat semuanya bersamaan. Itulah yang saya tangkap, kenapa pak Agus tak bisa agresif menurunkan suku bunga, karena tengah menjaga CAD," jelasnya.

Setelah semua dilalui, barulah pada 2016 dan 2017, Agus mulai agresif menurunkan suku bunga, bersamaan dengan diubahnya suku bunga acuan BI Rate menjadi 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR).


Hal ini diharapkan mampu menstimulus masyarakat agar meningkatkan permintaan kredit ke bank dan menggerakkan roda perekonomian sebagai dukungan BI kepada pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi.

Sayangnya, masalah permintaan (demand) kredit yang lemah membuat kebijakan penurunan suku bunga dari BI tetap tak mampu mendongkrak pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sisi konsumsi.

"Memang, ternyata tidak bisa ketika suku bunga acuan turun cepat, lalu suku bunga kredit mengikuti, karena memang di satu sisi bank tidak bisa turunkan kalau demand-nya tidak ada. Jadi, ini bukan karena minimnya stimulus dari BI juga, tapi melihatnya secara keseluruhan," terangnya.

Beralih ke sistem pembayaran yang juga menjadi fokus regulasi BI, Lana melihat, Agus lagi-lagi memang bukan pribadi yang agresif. Namun, pada sektor ini, memang dunia tengah dihadapkan pada hal-hal baru pada sistem pembayaran, terutama karena penetrasi digital yang kian besar, terlihat dari perkembangan perusahaan berbasis teknologi (financial technology/fintech).


"Seluruh dunia itu tak bisa cepat mengambil kebijakan soal ini, hal ini membuat kebijakan perlu ditimbang dengan matang, termasuk BI untuk menindaklanjuti fintech di sistem pembayaran di Indonesia," imbuh dia.

Salah satu kebijakan jelang akhir kepemimpinan Agus yang cukup berani dan berdampak besar pada sistem pembayaran adalah kehadiran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada Desember lalu.

"Ini kebijakan berani yang tentunya perlu didukung secara politis juga. Karena tentu Visa dan Mastercard tak mudah menerima kalau penetrasi pasar mereka di Indonesia tergerus dengan adanya GPN," katanya.

Ekonom sekaligus Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Aviliani melihat, berhasilnya Agus menjadi Gubernur BI didasari oleh latar belakangnya yang kuat di sektor keuangan. Selain itu, karena dukungan dari berbagai pihak yang melihat bahwa Agus layak menjadi Gubernur BI.


"Jelas karena latar belakang pak Agus sudah mumpuni di sektor keuangan, sehingga tepat pula menjadi pimpinan bank sentral kala itu," tutur Aviliani.

Ketika Agus memimpin bank sentral, Aviliani melihat, memang pengalaman yang dimilikinya cukup mampu membuat Agus bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat bagi sektor keuangan dari sisi moneter dan makroprudensial.

"Bauran kebijakan saya rasa sudah banyak dilakukan, mulai dari suku bunga, inflasi, hingga rasio pinjaman (Loan to Value/LTV), sehingga semua sektor keuangan sudah dimasuki olehnya," paparnya.

Di sistem pembayaran, kebijakan GPN menjadi tolak ukur bahwa pengawasan sistem pembayaran telah benar-benar dilakukan oleh Agus. Apalagi, dengan perkembangan teknologi yang pesat, memang sudah saatnya Indonesia bisa membuat sistem transaksi pembayaran sendiri. Dengan begitu, tidak banyak uang terbuang percuma ke luar negeri. (bir)