Disubsidi Rp6,32 Triliun, DPR: Kenaikan Biaya Haji Wajar

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Senin, 12/03/2018 19:00 WIB
Disubsidi Rp6,32 Triliun, DPR: Kenaikan Biaya Haji Wajar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meyakini kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2018 sebesar Rp345 ribu menjadi Rp35,23 juta tak akan membebani jemaah. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meyakini kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2018 sebesar Rp345 ribu menjadi Rp35,23 juta tak akan membebani jemaah, lantaran telah dibantu oleh subsidi dari biaya optimalisasi.

Biaya optimalisasi merupakan biaya yang disetorkan pada awal jemaah mendaftar kepesertaan haji ke Kementerian Agama (Kemenag). Namun kini dialihkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pengelola dana sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menjelaskan berdasarkan hitung-hitung komisi dan pemerintah, kenaikan BPIH 2018 seharusnya mencapai kisaran 18 persen karena ada sejumlah komponen yang anggarannya meningkat.

Beberapa diantaranya, yaitu anggaran untuk makan jemaah meningkat sekitar 37,5 persen, tambahan kuota petugas haji 17 persen, dan sistem sewa pemondokan di Madinah 41 persen. Lalu, fasilitas di Madinah naik 5 persen, bus Arafah ke Madinah 6 persen, hingga manasik haji 20 persen.


"Secara keseluruhan, kenaikan seharusnya 18 persen, tapi jadinya hanya sekitar 2,58 persen (dari total pengeluaran sesuai jumlah kuota haji tahun ini)," jelas Sodik di Gedung DPR, Senin (12/3).

Pada akhirnya, kenaikan sekitar 2,58 persen itu dibagi tanggungannya sekitar 0,97 persen ke jemaah dan sisanya disubsidi dari biaya optimalisasi BPKH mencapai Rp6,23 triliun pada tahun ini. Dengan demikian, beban subsidi meningkat Rp841 miliar atau sekitar 15,34 persen dari alokasi subsidi yang diberikan ke BPIH 2017 sebesar Rp5,48 triliun.

"Sebenarnya DPR bisa saja mengalokasikan subsidi sebesar-besarnya tahun ini agar bukan saja BPIH tidak naik, bahkan turun. Tapi kami tidak ingin menggunakan biaya optimalisasi sebesar-besarnya dan mengganggu alokasi untuk tahun depan," katanya.


'Kenaikan Seharusnya Rp900 Ribu'

Menteri Agama Lukman Hakim menambahkan kenaikan biaya haji yang tak besar ke jemaah juga didapat dari efisiensi di sisi lain, misalnya dengan mengurangi jumlah kuota jemaah, dari semula 221 ribu menjadi 204 ribu pada tahun ini.

Efisiensi lain, dengan menghemat biaya sewa pemondokan di Mekkah yang sebelumnya mencapai 4.515 riyal menjadi 4.450 riyal dan sewa hotel di Madinah yang semula 1.239 riyal menjadi 1.200 riyal.

"Jadi seharusnya kenaikan (biaya haji) mencapai Rp900 ribu tahun ini, tapi hanya menjadi Rp345 ribu. Tapi berhasil diefisiensikan dari rencana pengeluaran per pos, ditambah dana optimalisasi yang serasional mungkin," terangnya.

Jadi, meski ada kenaikan anggaran penyelenggaran haji, namun tetap disesuaikan agar anggarannya tak terlalu membengkak dan membebani masyarakat. Pasalnya, DPR dan pemerintah ingin masyarakat dapat terlayani untuk menunaikan ibadah haji.

(lav/lav)