Wapres JK Ungkap Alasan Pilih Investasi Dana Haji di Saudi

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Rabu, 14/03/2018 08:35 WIB
Wapres JK Ungkap Alasan Pilih Investasi Dana Haji di Saudi Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan agar pengelolaan dana haji dapat diinvestasikan ke Arab Saudi alih-alih di Indonesia. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan agar pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat diinvestasikan ke Arab Saudi alih-alih di Indonesia.

BPKH sebelumnya menyatakan dana kelola haji hanya akan ditempatkan pada investasi infrastruktur yang minim risiko. Salah satu investasi yang pasti berjalan dan menghasilkan keuntungan adalah jalan tol.

Namun investasi di Arab Saudi dinilai lebih menguntungkan, mengingat tingginya perkembangan ibadah umrah dan haji belakangan ini.



"Perkembangan umrah dan haji itu makin tinggi, hampir sejuta setahun. Maka kalau investasi di Saudi itu contohnya, bisa menguntungkan," ujar JK di kantor wapres di Jakarta, Selasa (13/3).

JK menyebutkan salah satu pembangunan hotel oleh pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Menurutnya, pembangunan hotel itu sempat merugi karena hanya terpakai kurang lebih tiga bulan selama musim haji.

Sementara hotel itu mestinya dapat digunakan jamaah yang menjalankan ibadah umrah seiring tingginya jamaah yang melaksanakan ibadah tersebut.

"Dulu bikin hotel di sana dipakai tiga bulan. Sekarang umrah sudah banyak, maka fasilitasnya bisa dipakai selama setahun sehingga menguntungkan," katanya.

JK meyakini keuntungan yang diperoleh dari investasi berupa penginapan itu dapat menekan ongkos haji menjadi lebih murah.

BPKH sebelumnya menyatakan akan fokus menginvestasikan dana haji ke Arab Saudi. Investasi di Arab Saudi diyakini dapat mengurangi risiko nilai tukar atau valuta asing dan memiliki nilai yang lebih tinggi.


BPKH saat ini resmi memegang dana pelaksanaan ibadah haji setelah sempat dikelola oleh Kementerian Agama. Ketentuan tersebut tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018.

Salah satu rencana investasi yang akan dilakukan adalah memanfaatkan tanah wakaf milik pemerintah provinsi Aceh yang berlokasi 400 meter dari Masjidil Haram. (lav/lav)