Freeport Jawab Tudingan Lokataru soal Eks Karyawan

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Kamis, 15/03/2018 14:41 WIB
Freeport Jawab Tudingan Lokataru soal Eks Karyawan Freeport Indonesia menjawab tudingan Lokataru Foundation terkait perselisihan manajemen dengan 3.274 eks karyawan. (REUTERS/Beawiharta).
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Freeport Indonesia menjawab tudingan Lokataru dan eks karyawan soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Juru Bicara Freeport Riza Pratama menyebut 3.274 eks karyawan tersebut dianggap mengundurkan diri karena mangkir dari kewajibannya.

"Kami telah menjalankan prosedur, memanggil mereka. Total sekitar 3.500 yang melakukan aksi mogok dan mangkir dari kewajiban mereka. Lalu, ada 200 orang di antaranya yang kami panggil dan patuh, sisanya tidak. Maka, kami anggap mengundurkan diri. Sesuai ketentuan, mereka diberikan satu bulan upah dan sudah ditransfer ke rekening masing-masing," ujarnya ketika bertandang ke kantor CNNIndonesia.com, Rabu (14/3).

Namun, perselisihan dengan karyawan tak kunjung selesai. Barulah pada 21 Desember 2017, perusahaan bersama dengan serikat pekerja dan eks karyawan disaksikan oleh pihak terkait dari Kementerian Ketenagakerjaan menawarkan solusi baru.



Penawaran Freeport, yakni 1,5 - 4,5 kali upah berdasarkan masa kerja, penghapusan utang eks karyawan kepada perusahaan dengan total nilai US$2,2 juta, pencairan dana pensiun dan tabungan hari tua, termasuk pencairan program kesejahteraan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Tak hanya itu, kami juga menawarkan kesempatan untuk bekerja ke perusahaan kontraktor yang bekerja sama dengan Freeport. Ini solusi kemanusiaan. Namun, penawaran itu hanya disepakati oleh sekitar 160 orang per hari ini," terang Riza.

Sementara sisanya, yang menolak penawaran tersebut, tak kunjung mengajukan gugatan ke dinas tenaga kerja. Sehingga, terkesan, perselisihan antara eks karyawan dan perusahaan menemui jalan buntu. Eks karyawan malah melapor ke lembaga di luar pihak yang berselisih.


Adapun, penawaran Freeport tersebut hanya berlaku 120 hari sejak kesepakatan diteken 21 Desember lalu. Kesepakatan itu diklaim perusahaan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.

"Kami sudah siapkan sekitar US$8 juta untuk membayar 1,5 - 4,5 kali dari upah eks karyawan dan utang mereka. Itu belum termasuk pensiun dan lain sebagainya. Tetapi, kami berikan waktu hanya 120 hari dari penawaran itu keluar," imbuh dia.

Setop Iuran BPJS

Karena dianggap mengundurkan diri, Riza membenarkan bawah manajemen perusahaan telah menghentikan iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Perusahaan tak lagi membayarkan iuran, karena kami anggap mereka sudah mengundurkan diri. Kami kirim nota ke dinas tenaga kerja, lalu dinas tenaga kerja ke BPJS.


Mereka yang mengundurkan diri diberi ruang satu bulan untuk klaim manfaat. Sementara, 6 bulan itu untuk PHK. Ini kan tidak ada PHK," tegas dia.

Sebelumnya, Lokataru Foundation, lembaga advokasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), memaparkan laporan bertajuk Kondisi HAM Ribuan Pekerja Freeport Indonesia yang Melakukan Pemogokan: Diberangus dan Dikorbankan.

Dalam laporan itu, Lokataru menyebut 16 nyawa pekerja Freeport melayang karena tidak mendapatkan layanan dari rumah sakit akibat ketidakmampuan finansial korban dan keluarga dalam membayar biaya perawatan.

Tak cuma itu, Freeport juga menonaktifkan kepesertaaan pekerjanya di BPJS Kesehatan, meski nama mereka terdaftar aktif karena belum resmi berhenti bekerja.


Selanjutnya, 19 orang pekerja ditangkap saat melakukan aksi demonstrasi pada 19 Agustus 2017. Sampai saat ini, masih ada sembilan pekerja yang ditahan dan menjalani proses sidang secara terpaksa. Lalu, lima orang pekerja ditembak saat aksi mogok.

Lokataru mencatat 3.800 orang pekerja telah dirumahkan oleh Freeport sejak Februari 2017 silam. Menurut Advokat Lokataru Nurkholis Hidayat, manajemen menggunakan alasan PHK karena bisnis perusahaan lesu sejak bermasalah dengan pemerintah.

Ia menduga, alasan itu digunakan Freeport untuk menekan balik pemerintah agar segera memberikan izin ekspor, menyelesaikan divestasi saham, hingga memberi perpanjangan izin operasi di tambang Grasberg. (bir)