Freeport Setuju Hak Partisipasi Rio Tinto Setara 40% Saham

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 07/03/2018 19:27 WIB
Freeport Setuju Hak Partisipasi Rio Tinto Setara 40% Saham Direktur Eksekutif dan PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyatakan pihaknya setuju mengkonversi hak partisipasi Rio Tinto atas Tambang Grasberg setara 40 persen kepemilikan saham pada perusahaan. (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Freeport Indonesia (PTFI) bersedia mengkonversi 40 persen hak partisipasi (participating interest) Rio Tinto atas Tambang Grasberg, Papua setara dengan 40 persen kepemilikan saham pada perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban divestasi 51 persen saham kepada pemerintah.

"Kami mengkonversi satu banding satu. 40 persen hak partisipasi (Rio Tinto) menjadi 40 persen saham PTFI," ujar Direktur Eksekutif PTFI Tony Wenas saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Rabu (7/3).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebelumnya mengungkapkan, pemerintah tengah menyusun skema divestasi saham 51 persen dengan membeli 40 persen hak partisipasi Rio Tinto pada proyek tambang Grasbersg Freeport kemudian mengkonversinya menjadi saham PTFI. Kemudian, pemerintah juga akan mencaplok kepemilikan saham Freeport McMoran pada Indocopper Investama.


Saat ini, 81,28 persen saham PTFI dimiliki oleh perusahaan AS Freeport McMoran Copper and Gold Corp (FCX). Kemudian, PT Indocopper Investama Corp, yang dimiliki oleh FCX menguasai 9,36 persen lainnya. Sementara itu, pemerintah Indonesia hanya menguasai 9,36 persen sisanya.

Konversi hak partipasi Rio Tinto menjadi saham bakal mendelusi saham yang dimiliki pemegang saham PTFI saat ini. Jonan memperkirakan, porsi saham pemerintah bakal turun menjadi sekitar 5 persen. Hal yang sama juga terjadi pada saham Indocopper dan Freeport McMorran.

Terkait valuasi saham, Tony tak berkomentar, karena masih dihitung dan pemerintah masih melakukan uji tuntas.


Hingga kini, pemerintah dan Freeport masih bernegosiasi soal kepastian divestasi saham. Negosiasi tersebut membahas juga soal masalah kelanjutan operasi PTFI di Indonesia hingga 2041, penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) paling lambat 12 Januari 2022, dan stabilitas fiskal untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Karena negosiasi tak kunjung usai, pemerintah telah dua kali memperpanjang IUPK Freeport sejak disepakatinya divestasi saham 51 persen pada 29 Agustus 2017. Perpanjangan pertama berakhir pada Desember 2017 dan perpanjangan kedua akan berakhir pada Juni 2018.

Pemerintah menargetkan proses negosiasi rampung pada April 2018. (agi/agi)