ANALISIS
Mencari Akar Masalah Impor Pangan Jelang Lebaran
SAH | CNN Indonesia
Jumat, 23 Mar 2018 13:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dalam kurun waktu beruntun, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan impor bahan pangan dengan alasan untuk menjaga stabilitas harga jelang Lebaran 2018.
Kementerian Perdagangan melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton. Sampai akhir Februari kemarin beras impor yang mendarat di Bulog baru mencapai 261 ribu ton.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan langkah impor ini diambil sebagai solusi yang efektif dalam waktu singkat. Menurutnya, panen memang sudah mulai terjadi pada bulan Januari dan Februari, hanya saja, jumlahnya masih belum bisa ditentukan.
"Dari sisi pasokan, panen memang ada setiap hari cuma jumlahnya berbeda. Kami tak mau kekurangan pasokan, maka kami akan impor beras khusus yang tidak ditanam di dalam negeri," ujar Enggar beberapa waktu lalu.
Di tengah klaim Kementerian Pertanian bahwa Indonesia sudah swasembada beras sejak 2016 lalu, eksekutif justru kembali membuka keran impor hingga bulan Juni mendatang demi menjaga stok dan harga jelang puasa.
Belum puas, Kementerian Pertanian juga mengeluarkan rekomendasi impor bawang putih sebanyak 400 ribu ton karena tingginya kebutuhan akan komoditas ini. Hanya saja kementerian perdagangan baru memberikan izin sebanyak 125.984 kepada 23 perusahaan.
Belum lagi kebijakan impor daging sapi dan kerbau yang akan dilakukan jelang puasa dan lebaran 2018. Dalam waktu dekat pemerintah berencana impor daging kerbau beku dari India sebanyak 100 ribu ton.
Kemudian, pemerintah juga akan mengambil langkah impor daging sapi dari negara langganan Australia dan tengah menjajaki pasar baru di Brazil.
Kementerian Pertanian meramal bahwa kebutuhan daging sapi di masa hari raya Idul Fitri antara Mei dan Juni 2018 berada di angka 119 ribu ton. Rencananya, 76 ribu ton dipasok dari dalam negeri dan sisanya didatangkan dari impor.
Sepanjang 2016 dan 2017, impor bahan pangan terus mengalami kenaikan. Terbukti, pada 2017 pemerintah impor daging segar dan beku sebanyak 115,77 ribu ton atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 100,46 ribu ton.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan tren kebijakan impor pemerintah menjelang puasa dan lebaran adalah untuk menjaga harga bahan pangan yang biasanya tinggi.
Biasanya, untuk menjinakan harga yang semakin liar di masa puasa dan lebaran kebijakan yang diambil pemerintah adalah impor untuk mengisi stok dan suplai sehingga harga bisa terkendali. Hal itu karena kebijakan tersebut dinilai lebih mudah dan murah ketimbang harus mengawasi rantai pasokan dan distribusi bahan pangan di daerah-daerah.
"Secara logistik itu impor lebih murah, baik dari sisi harga dasarnya dibandingkan mengecek pasokan dan distribusi ke daerah-daerah," terang Faisal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/3).
Faisal menerangkan harga bahan pangan seperti beras, daging, dan cabai yang kian tinggi jelang puasa dan lebaran bukan melulu dari masalah suplai yang kurang, tetapi justru karena bermasalahnya rantai distribusi.
Senada dengan Faisal, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan jalur distribusi bahan pangan yang carut marut menjadi salah satu masalah utama naiknya harga bahan pangan menjelang puasa dan lebaran.
Selain itu, karakteristik pasar yang cenderung di monopoli oleh pedagang besar juga berdampak pada penentuan stok dan harga bahan pangan. Banyaknya spekulan dan pedagang besar yang bermain kerap kali menjadi biang keladi tingginya harga bahan pangan jelang lebaran.
Pemerintah pun sangat memberi ruang bagi para spekulan dan pedagang besar tersebut untuk mengendalikan jumlah stok dan harga bahan pangan di pasaran. Sehingga, pedagang besar yang mempunyai akses modal dan penguasaan pasokan yang cukup besar dapat dengan mudah mengendalikan harga bahan pangan.
Instrumen Stabilisasi Harga
Enny menganggap pemerintah abai akan hal itu dan malah melakukan impor untuk menjaga harga. Sehingga dengan demikian impor menjadi kebijakan jangka pendek untuk menekan harga. Pemerintah tidak punya instrumen untuk menstabilisasi harga selain dengan impor.
"Pemerintah tidak punya instrumen untuk stabilisasi harga, maka stok yang ada di pasar terutama untuk stok yang konsentrasi penguasaan pasokannya tinggi ini mudah sekali untuk dipermainkan. Jadi, ketika harga tinggi di pasaran pemerintah langsung menyimpulkan kekurangan stok dan harus impor," tutur Enny.
Enny juga menilai masalah dari ketergantungan impor bahan pangan di masa lebaran juga berada di sisi produksi bahan pangan. Program-program swasembada pemerintah yang ada selama ini dinilai juga belum optimal. Kemudian, insentif serta subsidi yang diberikan kepada petani dan peternak juga tidak tepat sasaran.
Untuk produksi pangan dari pertanian misalnya, lahan milik petani juga masih kurang. Ditambah lagi dengan masalah alih fungsi lahan menjadikan lahan untuk pertanian semakin kecil. Sudah kecil, tingkat efektifitas produksi lahan petani di Indonesia juga masih terbilang rendah.
Untuk beras misalnya, dari satu hektar lahan hanya paling tidak bisa memproduksi delapan sampai sembilan ton beras. Sementara Enny mencontohkan di negara lain seperti Thailand, satu hektar lahan dapat memproduksi beras hingga 15 ton.
Enny menjelaskan pekerjaan rumah pemerintah cukup banyak apabila tidak ingin terus bergantung pada impor. Pemerintah harus memperbaiki mulai dari hulu (produksi), tengah (distribusi), hingga hilir (kebutuhan masyarakat).
"Jadi akar masalah di hulu tengah dan di hilir harus diselesaikan," kata Enny
Dari hulu, pemerintah harus memberikan bantuan subsidi kepada petani secara tepat sasaran. Dengan begitu, petani bisa meningkatkan produktifitasnya dan memenuhi stok dan kebutuhan bahan pangan nasional.
Dari sisi distribusi, pemerintah perlu mengintervensi dan tak memberikan ruang kepada spekulan dan pedagang besar untuk mengendalikan harga dan stok yang ada di pasaran. Pemerintah perlu memberikan pengawasan yang ketat.
Terakhir, dari sisi hilir, pemerintah bisa menjaga konsumsi dengan melakukan diversifikasi kebutuhan. Enny mencontohkan, di Papua dan Maluku, masyarakat tidak 'dipaksa' untuk makan beras.
Dengan menyamakan kebutuhan pangan tersebut, justru akan membuat ketergantungan pada satu bahan pangan akan tinggi dan menyebabkan kekurangan.
Apabila pemerintah tidak segera membenahi hal tersebut, menurut Enny, pemerintah akan terus menerus ketergantungan dengan impor bahan pangan untuk mengendalikan harga dan stok jelang lebaran.
"Kalau begini terus selamanya juga kita akan terus tergantung dengan impor," pungkas Enny (lav)
Kementerian Perdagangan melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton. Sampai akhir Februari kemarin beras impor yang mendarat di Bulog baru mencapai 261 ribu ton.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan langkah impor ini diambil sebagai solusi yang efektif dalam waktu singkat. Menurutnya, panen memang sudah mulai terjadi pada bulan Januari dan Februari, hanya saja, jumlahnya masih belum bisa ditentukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di tengah klaim Kementerian Pertanian bahwa Indonesia sudah swasembada beras sejak 2016 lalu, eksekutif justru kembali membuka keran impor hingga bulan Juni mendatang demi menjaga stok dan harga jelang puasa.
Belum lagi kebijakan impor daging sapi dan kerbau yang akan dilakukan jelang puasa dan lebaran 2018. Dalam waktu dekat pemerintah berencana impor daging kerbau beku dari India sebanyak 100 ribu ton.
Kemudian, pemerintah juga akan mengambil langkah impor daging sapi dari negara langganan Australia dan tengah menjajaki pasar baru di Brazil.
Kementerian Pertanian meramal bahwa kebutuhan daging sapi di masa hari raya Idul Fitri antara Mei dan Juni 2018 berada di angka 119 ribu ton. Rencananya, 76 ribu ton dipasok dari dalam negeri dan sisanya didatangkan dari impor.
Sepanjang 2016 dan 2017, impor bahan pangan terus mengalami kenaikan. Terbukti, pada 2017 pemerintah impor daging segar dan beku sebanyak 115,77 ribu ton atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 100,46 ribu ton.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan tren kebijakan impor pemerintah menjelang puasa dan lebaran adalah untuk menjaga harga bahan pangan yang biasanya tinggi.
Biasanya, untuk menjinakan harga yang semakin liar di masa puasa dan lebaran kebijakan yang diambil pemerintah adalah impor untuk mengisi stok dan suplai sehingga harga bisa terkendali. Hal itu karena kebijakan tersebut dinilai lebih mudah dan murah ketimbang harus mengawasi rantai pasokan dan distribusi bahan pangan di daerah-daerah.
"Secara logistik itu impor lebih murah, baik dari sisi harga dasarnya dibandingkan mengecek pasokan dan distribusi ke daerah-daerah," terang Faisal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/3).
Faisal menerangkan harga bahan pangan seperti beras, daging, dan cabai yang kian tinggi jelang puasa dan lebaran bukan melulu dari masalah suplai yang kurang, tetapi justru karena bermasalahnya rantai distribusi.
Senada dengan Faisal, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan jalur distribusi bahan pangan yang carut marut menjadi salah satu masalah utama naiknya harga bahan pangan menjelang puasa dan lebaran.
Selain itu, karakteristik pasar yang cenderung di monopoli oleh pedagang besar juga berdampak pada penentuan stok dan harga bahan pangan. Banyaknya spekulan dan pedagang besar yang bermain kerap kali menjadi biang keladi tingginya harga bahan pangan jelang lebaran.
Pemerintah pun sangat memberi ruang bagi para spekulan dan pedagang besar tersebut untuk mengendalikan jumlah stok dan harga bahan pangan di pasaran. Sehingga, pedagang besar yang mempunyai akses modal dan penguasaan pasokan yang cukup besar dapat dengan mudah mengendalikan harga bahan pangan.
Instrumen Stabilisasi Harga
Enny menganggap pemerintah abai akan hal itu dan malah melakukan impor untuk menjaga harga. Sehingga dengan demikian impor menjadi kebijakan jangka pendek untuk menekan harga. Pemerintah tidak punya instrumen untuk menstabilisasi harga selain dengan impor.
"Pemerintah tidak punya instrumen untuk stabilisasi harga, maka stok yang ada di pasar terutama untuk stok yang konsentrasi penguasaan pasokannya tinggi ini mudah sekali untuk dipermainkan. Jadi, ketika harga tinggi di pasaran pemerintah langsung menyimpulkan kekurangan stok dan harus impor," tutur Enny.
Enny juga menilai masalah dari ketergantungan impor bahan pangan di masa lebaran juga berada di sisi produksi bahan pangan. Program-program swasembada pemerintah yang ada selama ini dinilai juga belum optimal. Kemudian, insentif serta subsidi yang diberikan kepada petani dan peternak juga tidak tepat sasaran.
 Ilustrasi petani. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho). |
Untuk produksi pangan dari pertanian misalnya, lahan milik petani juga masih kurang. Ditambah lagi dengan masalah alih fungsi lahan menjadikan lahan untuk pertanian semakin kecil. Sudah kecil, tingkat efektifitas produksi lahan petani di Indonesia juga masih terbilang rendah.
Untuk beras misalnya, dari satu hektar lahan hanya paling tidak bisa memproduksi delapan sampai sembilan ton beras. Sementara Enny mencontohkan di negara lain seperti Thailand, satu hektar lahan dapat memproduksi beras hingga 15 ton.
Enny menjelaskan pekerjaan rumah pemerintah cukup banyak apabila tidak ingin terus bergantung pada impor. Pemerintah harus memperbaiki mulai dari hulu (produksi), tengah (distribusi), hingga hilir (kebutuhan masyarakat).
"Jadi akar masalah di hulu tengah dan di hilir harus diselesaikan," kata Enny
Dari hulu, pemerintah harus memberikan bantuan subsidi kepada petani secara tepat sasaran. Dengan begitu, petani bisa meningkatkan produktifitasnya dan memenuhi stok dan kebutuhan bahan pangan nasional.
Dari sisi distribusi, pemerintah perlu mengintervensi dan tak memberikan ruang kepada spekulan dan pedagang besar untuk mengendalikan harga dan stok yang ada di pasaran. Pemerintah perlu memberikan pengawasan yang ketat.
Terakhir, dari sisi hilir, pemerintah bisa menjaga konsumsi dengan melakukan diversifikasi kebutuhan. Enny mencontohkan, di Papua dan Maluku, masyarakat tidak 'dipaksa' untuk makan beras.
Dengan menyamakan kebutuhan pangan tersebut, justru akan membuat ketergantungan pada satu bahan pangan akan tinggi dan menyebabkan kekurangan.
Apabila pemerintah tidak segera membenahi hal tersebut, menurut Enny, pemerintah akan terus menerus ketergantungan dengan impor bahan pangan untuk mengendalikan harga dan stok jelang lebaran.
"Kalau begini terus selamanya juga kita akan terus tergantung dengan impor," pungkas Enny (lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK